Dua Terminal Ditarik Provinsi, Dishub Siapkan Langkah

Selasa, 1 Maret 2016 | 22:40 WIB
Terminal Rembang. (Foto: Pujianto)

Terminal Rembang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Kewenangan pengelolaan Terminal Tipe B Rembang dan Lasem akan ditarik dari Pemerintah Kabupaten Rembang ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal itu sebagai konsekuensi penerapan perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Rembang Suyono, Selasa (1/3/2016) pagi, membenarkan rencana penarikan kewenangan itu.

“Pemerintah kabupaten kini hanya diberikan kewenangan untuk mengelola terminal tipe C, sedangkan tipe B dikelola provinsi,” terangnya.

Ia mengakui, rencana penarikan kewenangan pengelolaan terminal tipe B merugikan daerah. Pasalnya, dua terminal tersebut memberikan andil ke pendapatan asli daerah.

Hanya saja nilainya disebut tidak begitu besar. Sayangnya, Suyono juga menyatakan tidak hafal besarannya secara persis.

Meski menyatakan siap patuh dengan rencana penarikan kewenangan pengelolaan tipe B dari pemerintah kabupaten ke provinsi, namun Suyono mengaku perlu berkoordinasi dengan Bupati Rembang.

“Koordinasi dengan Pak Bupati menyangkut usulan alih fungsi dua terminal itu untuk kepentingan lain,” bebernya.

Kepala Dishubkominfo mengungkapkan, pihaknya berwacana memanfaatkan Terminal Lasem untuk pengembangan pasar setempat, sedangkan di Terminal Rembang akan diusulkan untuk alih status menjadi terminal tipe C.

“Namun pada dasarnya, Pemkab Rembang siap patuh,” tegasnya.

Suyono menambahkan, pengambilalihan terminal tipe B ke pemerintah provinsi, tidak terbatas pada asetnya, tetapi juga petugasnya.

Hanya saja, penarikan petugas terminal menjadi di bawah kendali provinsi, masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Dinas Perhubungan Jateng.

Sementara itu, mengenai perlu atau tidak perlunya sosialisasi kepada para pengemudi angkutan atas rencana alih pengelolaan terminal, menurut Suyono, hal itu tidak mendesak dilakukan.

“Sebab, seperti sopir bus tahunya hanya adanya tempat singgah,” imbuhnya.

Apalagi secara seragam petugas, juga sama antara yang dikenakan oleh dinas perhubungan kabupaten dengan dishub provinsi. Kini yang sedang ditunggu kejelasannya adalah soal waktu efektif penarikan kewenangan tersebut.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan