Dua Proyek Bermasalah Belum Kembalikan Kelebihan Bayar

Kamis, 5 Juli 2018 | 19:42 WIB

Inspektur Kabupaten Rembang Fahrudin. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Dua dari 17 proyek bermasalah yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Rembang belum mengembalikan kelebihan bayar.

Sesuai aturan, ada waktu 60 hari bagi penyedia jasa untuk mengembalikan kelebihan bayar, terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terbit.

Sementara, LHP atas audit kegiatan tahun 2017 yang dilakukan tahun 2018 sudah diterima oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Rembang pada 29 Mei 2018.

Artinya, 29 Juli mendatang adalah batas akhir pengembalian kelebihan bayar atas proyek yang ditemukan bermasalah.

Dua proyek bermasalah yang belum mengembalikan kelebihan bayar, setidaknya hingga Kamis (5/7/2018) ini, adalah proyek Jalan Sendangagung-Segoromulyo, Pamotan.

Proyek di bawah kendali Satuan Kerja (Satker) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini dikerjakan oleh CV Java Perkasa Semarang dan terjadi kelebihan bayar Rp141 juta.

Penyedia jasa berjanji membayar kelebihan bayar pada 21 Juli 2018.

Selain itu, satu proyek lainnya adalah pengadaan batik untuk aparatur sipil Negara (ASN) senilai Rp3,58 miliar.

Dari proyek yang dimenangkan PT Milenia Multi Prakarsa Jakarta ini, terdapat lebih bayar Rp600 juta. Penyedia berjanji mengembalikan seluruh kelebihan bayar maksimal 27 Juli nanti.

Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang Fahrudin menyatakan akan melakukan pengawasan, sehingga kelebihan bayar atas proyek bermasalah itu masuk ke kas daerah sesuai tenggat.

“Bila ternyata meleset, maka ada tahapan tuntutan ganti rugi (TGR),” katanya.

Pada tahap ini, keputusan bergantung pada sidang majelis, apakah kelebihan bayar akan ditutup melalui mekanisme mengangsur atau menyertakan agunan yang bisa dieksekusi.

“Jika kemudian ada ASN yang berkewajiban mengembalikan kelebihan bayar, maka mekanismenya bisa dengan potong gaji,” terangnya.

Fahrudin menegaskan, bila di luar waktu 60 hari itu; kesepakatan yang dibuat tidak dipatuhi, maka penyelesaiannya ke ranah proses hukum pidana.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan