Dua Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilihan Dihentikan Bawaslu

Jumat, 23 Oktober 2020 | 16:55 WIB

Bawaslu Rembang bersama Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu melakukan koordinasi terkait dugaan kasus pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. (Foto: rembang.bawaslu.go.id)

 

REMBANG, mataairradio.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rembang menghentikan dua kasus dugaan pelanggaran pemilihan yang menjerat dua Paslon di Rembang yaitu kasus dugaan kampanye yang dilakukan oleh calon petahana Abdul Hafidz di salah satu PAUD di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sarang dan dugaan kampanye yang dilakukan oleh Paslon Harno-bayu di salah satu tempat ibadah di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori.

Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto mengatakan sejak pembahasan pertama Sentra Gakkumdu, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, Bawaslu didampingi Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan proses penanganan pelanggaran. Selain itu pihaknya juga meminta klarifikasi terhadap calon yang bersangkutan baik itu Abdul Hafidz, Harno, dan Bayu Andriyanto.

“Setelah proses klarifikasi dan pengumpulan alat bukti selesai, kemudian dibahas dengan Sentra Gakkumdu,” ungkapnya.

Berdasarkan kajian atas peristiwa hukum yang diperoleh dari pegumpulan barang bukti tersebut, dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

Saat didesak unsur tindak pidana yang tidak memenuhi, Totok menyatakan bahwa tidak ada unsur kampanye yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik itu Abdul Hafidz maupun Harno-bayu.

Secara detil Totok menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan, pihaknya bersama Gakkumdu meneliti tiap frasa dalam aturan. Antara lain “kalimat setiap orang” memenuhi unsur pelanggaran yang artinya setiap orang yang dimaksud adalah calon dan tim sukses. Kemudian kalimat “dengan sengaja” juga memenuhi unsur pelanggaran karena saat klarifikasi kedua pihak sama-sama mengakui.

Masalah tempat ibadah dan juga lembaga pendidikan juga memenuhi unsur karena secara sah dan meyakinkan kedua belah pihak menggunakan tempat tersebut. Namun dengan sengaja melakukan “kampanye” tidak terpenuhi karena dalam klarifikasi tidak disebutkan unsur-unsur yang masuk dalam kategori kampanye seperti menyebutkan visi-misi ataupun program.

Sehingga dalam kedua kasus tersebut pihak Gakkumdu menyatakan bahwa kasus dihentikan. Saat disinggung terkait video yang berdar, Totok menjelaskan bahwa video tersebut merupakan potongan dan tidak lengkap. Untuk buktipun membutuhkan waktu yang panjang dalam menelitinya, padahal di Bawaslu dibatasi waktu hanya lima hari dalam pembuktian. Sehingga potongan video yang beredar belum bisa dijadikan bukti untuk melanjutkan kasus.

Penulis : Mohammad Siroju Munir
Editor: Muhammad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan