Dua Fraksi Pertanyakan Kades Rangkap Jabatan Pengurus Partai

Jumat, 16 Januari 2015 | 18:50 WIB
Ribuan kepala desa dan perangkat desa turun ke jalan memblokir jalur pantura, Selasa (13/1/15) kemarin. (Foto:Pujianto)

Aksi unjuk rasa mendesak pengangkatan Wakil Bupati Abdul Hafidz menjadi Bupati Rembang yang dilakukan para kepala desa oleh ribuan kepala desa dan perangkat desa, Selasa (13/1/15) kemarin. (Foto:Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Aksi unjuk rasa mendesak pengangkatan Wakil Bupati Abdul Hafidz menjadi Bupati Rembang yang dilakukan para kepala desa, berbuntut sorotan dari sejumlah anggota DPRD, terutama dari fraksi yang absen di paripurna, Kamis (15/1/2015) kemarin.

Wakil Ketua DPRD Rembang yang juga seorang politisi Partai Demokrat Gunasih, meributkan elit kepala desa di level pimpinan paguyuban kades, yang disebutnya merangkap jabatan sebagai pengurus salah satu partai politik.

Namun dia tidak mau menyebut secara jelas siapa dan di partai apa.

“Ya saya nggak mau sebutkan,” katanya.

Ketika ditanya apakah pimpinan yang dimaksud itu ketua, Gunasih hanya menyebutkan rambu-rambu, antara ketua hingga sekretaris.

“Di antara Ketua sampai Sekretaris lah,” katanya.

Namun saat ditanya apakah berasal dari partai penguasa atau PPP, dia membenarkannya.

“Iya (partai penguasa atau PPP). Yang memberi informasi kepada saya juga menyebut data itu ada di Kantor Kesbangpolinmas. Ya saya jadi berpikir, o ya pantas. Jelas ada arahan (dari pihak partai politik yang bersangkutan),” katanya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Rembang Mohammad Imron pun mengaku menemukan fakta adanya salah seorang kades yang menjadi inisiator gerakan kepala desa dan perangkatnya, adalah pengurus aktif salah satu partai politik.

Namun PKB belum mau menyebutkan siapa dan dari partai apa kades tersebut.

“Namun patut diduga gerakan yang dilakukan oleh para kades dan perangkat desa, semata untuk kepentingan partai, bukan untuk kepentingan kepala desa dan perangkatnya secara umum. Apalagi kepentingan masyarakat Rembang,” katanya.

Imron menambahkan, Fraksi PKB menyarankan kepada kepala desa untuk lebih teliti dalam menyikapi setiap perkembangan politik dan pemerintahan agar tidak terjebak pada kepentingan pragmatis.

“Akan lebih baik, para kades dan perangkatnya, berkonsentrasi melayani warga,” katanya.

Ketua Paguyuban Kades se-Kabupaten Rembang yang tergabung di Guyup Rukun Petinggi Dampo Awang atau Guru Pendawa, Jidan Gunorejo mengaku pernah menjadi pengurus partai.

“Terakhir kali, saya menjabat sebagai salah satu pengurus di DPC PPP pada 2013. Saya juga dulunya simpatisan PKB, waktu era DPRD-nya Pak Muktar,” ungkapnya.

Namun begitu mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Menoro Kecamatan Sedan serta akhirnya terpilih dan dilantik, dia mengaku sudah langsung mundur dan menuangkannya dalam sepucuk surat pernyataan bermaterai.

“Pengunduran diri saya sudah kami klarifikasikan kepada para pengurus DPC PPP Rembang. Pernyataan bermaterai,” tegasnya.

Jidan menilai tudingan yang dialamatkan kepada elit kades di pimpinan paguyuban sehingga terseret pada politik pragmatis, mengada-ada dan lucu.

Unjuk rasa yang dilakukannya bersama para kades dan perangkat desa berdalih hanya sebatas menanyakan pelantikan Wakil Bupati menjadi Bupati.

“Semua tahu lah, siapa-siapa yang absen di sidang paripurna kemarin. Masyarakat lebih cerdas menilai. Kalau aksi kami dianggap menjadi alasan sidang tak kuorum, itu mengada-ada. Lucu saja,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan