DPRD Tunggu Balasan Gubernur Soal Pelantikan Hafidz

Senin, 12 Januari 2015 | 16:32 WIB
Ketua DPRD Rembang Majid Kamil. (Foto:Pujianto)

Ketua DPRD Rembang Majid Kamil. (Foto:Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – DPRD Kabupaten Rembang hingga Senin (12/1/2015) ini masih menunggu surat balasan dari Gubernur Jawa Tengah soal penetapan pengangkatan Wakil Bupati Abdul Hafidz sebagai Bupati.

Sebelumnya DPRD telah melaporkan risalah kegagalan dua kali sidang paripurna penetapan pengangkatan Abdul Hafidz menggantikan Moch Salim kepada Gubernur Ganjar Pranowo.

Ketua DPRD Rembang Majid Kamil menjelaskan surat dari Gubernur yang informasinya juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri diperlukan bagi parlemen untuk kembali menjadwalkan paripurna atau tidak.

“Namun meski surat dari Gubernur belum turun, kami berencana menggelar lagi rapat pimpinan gabungan untuk membahas penjadwalan sidang paripurna di tingkat badan musyawarah,” ungkapnya.

Politisi PPP ini membeberkan, fraksi partai politik di DPRD belum ada dorongan untuk kembali menggelar sidang.

Mengenai informasi penyelenggaran sidang paripurna DPRD pada 19 Januari mendatang, Majid mengatakan, sidang itu tidak dalam rangka untuk penetapan pengangkatan Abdul Hafidz sebagai Bupati.

“Sidang paripurna nanti (19 Januari 2015) itu adalah untuk pembahasan perubahan tata tertib DPRD,” ujarnya.

Dalam kesempatan wawancara dengan mataairradio, Senin (12/1/2015) siang, dia pun sempat menanggapi pernyataan dari kubu Demokrat yang menyebut keretakan hubungan antara Moch Salim dengan Abdul Hafidz.

“Hubungan Pak Hafidz dengan Pak Salim, maupun hubungan antara PPP dengan Partai Demokrat, berlangsung harmonis. (Tudingan Wakil Ketua DPC Demokrat Rembang Harno yang menyebut adanya keretakan hubungan Salim-Hafidz), Itu mengada-ada lah,” katanya.

Namun soal ketiadaan komunikasi langsung antara dirinya sebagai Ketua DPC PPP dengan Ketua DPC Partai Demokrat Moch Salim, Majid tak mengelak.
“Memang kami tidak menghubungi secara langsung partai (Demokrat atau Moch Salim). Karena bagi kami, percepatan penetapan pengangkatan Hafidz bukan kepentingan PPP, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang mendesak,” tegasnya.

Sementara itu, lantaran belum jelasnya rencana sidang paripurna penetapan pengangkatan Abdul Hafidz sebagai Bupati, sejumlah orang yang mengaku dari Gerakan Aliansi Mahasiswa Perubahan Rembang (Gampar) melakukan aksi unjuk rasa.

Mereka berorasi di Bundaran Tugu Pasar dan depan Kantor Bupati Rembang dan membagikan selebaran berisi dukungan penetapan pengangkatan segera Abdul Hafidz. Massa menuntut DPRD agar meninggalkan kepentingan pribadi dan partainya demi terisinya kekosongan jabatan Bupati Rembang.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan