DPRD Setujui Kenaikan TPP PNS Rembang

Selasa, 24 November 2015 | 16:09 WIB
Ilustrasi. Logo Korpri

Ilustrasi. Logo Korpri

 

REMBANG, mataairradio.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang akhirnya menyetujui usulan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS di daerah ini.

TPP bagi PNS di Rembang diusulkan naik sebesar Rp14,2 miliar atau menjadi Rp26,1 miliar pada 2016.

Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas menyebut, kenaikan TPP itu untuk peningkatan kinerja PNS agar lebih optimal.

“Setelah persetujuan ini, kami mengharapkan adanya regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan TPP,” ujarnya.

Ilyas mengakui tidak mendapat jaminan dari pihak Pemkab Rembang mengenai peningkatan kinerja PNS dengan adanya kenaikan TPP.

“Jaminannya tidak ada. Tapi kami akan mengawal peraturan bupatinya, sehingga kenaikan tambahan penghasilan pegawai itu efektif,” terangnya.

Pihak Komisi A juga menyebut, keputusan untuk menaikkan TPP pada 2016, turut dipengaruhi oleh kenyataan, dimana besarnya TPP PNS di daerah ini lebih rendah dari kabupaten lain di Jawa Tengah.

“Jadi kesepakatan menaikkan TPP disertai dengan tuntutan optimalisasi kinerja PNS,” tegasnya.

Mengenai usulan kenaikan tambahan penghasilan pegawai bagi PNS yang sebelumnya sempat disorot publik, Ilyas menyatakan, hal itu tak sampai membuatnya dilematis.

“Tetapi saat pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), kami sudah sampaikan secara blak-blakan soal kinerja PNS,” katanya.

Ia mengakui, masih banyak keluhan yang muncul dari masyarakat soal kinerja PNS dalam melakukan pelayanan terhadap publik.

“Kinerja penyerapan anggaran yang rendah sepanjang APBD 2015 pun, tak luput dari masih rendahnya komitmen PNS. Kenaikan TPP diharapkan jadi solusi,” ujarnya.

Lalu bagaimana kemampuan anggaran Kabupaten Rembang ketika PNS dialokasi tambahan penghasilan pegawai dengan nilai Rp26,1 miliar?

“Secara anggaran, Rembang masih mampu. Alokasi TPP sebesar itu pun akan berlaku tiap tahun, sampai ada revisi peraturan bupati,” tegasnya.

Beberapa SKPD yang alokasi TPP-nya naik signifikan adalah Dinas Pendidikan dari Rp1,5 miliar menjadi Rp6,5 miliar, Dinas PU dari Rp758 juta menjadi Rp1,5 miliar, dan BPMPKB dari Rp475 juta menjadi Rp1 miliar.

“Pengesahan RAPBD 2016 yang memuat kenaikan TPP akan dilakukan 25 November ini,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan