DPRD Restui Pemangkasan Alokasi Belanja Hibah

Jumat, 18 September 2015 | 17:53 WIB
Ketua Komisi D DPRD Rembang Henry Purwoko. (Foto: Pujianto)

Ketua Komisi D DPRD Rembang Henry Purwoko. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Komisi D DPRD Rembang merestui rencana pemangkasan alokasi belanja hibah pada APBD 2016. DPRD berpesan agar rencana alokasi hibah untuk kelompok masyarakat yang baru terbentuk dan koperasi yang cenderung milik pribadi, dicoret saja.

Ketua Komisi D DPRD Rembang Henry Purwoko juga meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah, agar tetap mengalokasikan hibah untuk tempat ibadah, ormas keagamaan, dan sekolah swasta. Restu pemangkasan itu karena ketidakjelasan regulasi menyangkut syarat badan hukum penerima hibah.

“Soal regulasi, sejatinya kami berharap agar ada yang mengajukan judicial review atas UU 23 Tahun 2014 (tentang Pemerintahan Daerah). Memang sempat ada Kep-Mendagri yang menjelaskan UU tersebut. Tapi kan kurang kuat karena penjelasannya mesti PP bukan Kepmen,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Rembang Sholeh mengaku terpaksa merestui rencana pemangkasan alokasi belanja hibah pada 2016. Dia sempat meminta agar SKPD tetap mengalokasi belanja hibah seperti pada 2015 sambil menunggu regulasi yang jelas. Namun tarik-ulur yang terjadi, diakhiri dengan ketakutan.

Tetapi, pihaknya meminta kepada pemkab, agar tetap mengalokasi belanja hibah di sosial keagamaan. Menurutnya, bagaimana pun anggaran belanja hibah diperlukan. Jika pun ada yang sampai terjerat kasus hukum, dia menilai itu oknum. Kalau distop total, akan muncul kesan, selama ini hibah disalahgunakan.

“Saya sempat tidak setuju kalau terlalu banyak yang dipangkas. Tapi mau bagaimana lagi; SKPD tidak berani. Tarik ulur terjadi, tetapi namanya tidak berani dan ketakutannya mentok, ya tetap nggak mau,” katanya.

Sementara itu, Plt Sekda Rembang Hari Susanto akhirnya buka suara soal besaran belanja hibah yang akan dipangkas di APBD 2016. Plt Sekda yang masih merangkap sebagai Kepala Bappeda Rembang mengungkapkan, alokasi belanja hibah yang akan dipangkas mencapai Rp34,7 miliar.

“Di APBD 2015, alokasi hibah mencapai Rp46,1 miliar. Tapi pada KUA (Kebijakan Umum Anggaran) 2016, diusulkan hanya Rp11,4 miliar,” katanya, Jumat (18/9/2015) pagi.

Pihaknya menegaskan hanya menganggarkan hibah untuk lembaga yang sudah jelas berbadan hukum.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan