Fraksi DPRD Rembang Minta Tanjung Bonang Diaudit

Rabu, 12 November 2014 | 13:41 WIB

 

Kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang Kabupaten Rembang. (Foto:RiF)

Kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang Kabupaten Rembang. (Foto:Rif)

 

REMBANG, mataairradio.com – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Rembang meminta adanya audit terhadap Pelabuhan Tanjung Bonang. Audit disebut untuk memperjelas status pelabuhan yang belakangan dianggap belum mengantongi izin resmi dari Menteri Perhubungan.

“Mengenai pengauditan pelabuhan guna memperjelas status Pelabuhan Tanjung Bonang. Plt Bupati memaparkan bahwa BUMD mengalami defisit,” ujar Ali Ircham, Sekretaris Fraksi PDIP-Nasdem saat memberikan pandangan atas Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2015, Rabu (12/11/2014) siang.

Dia juga mempertanyakan langkah yang akan ditempuh Pelaksana Tugas Bupati Rembang dalam menangani BUMD yang defisit itu pada tahun 2015. Untuk diketahui, Pelabuhan Tanjung Bonang dikelola oleh PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) yang notabene anak perusahaan PT RBSJ, BUMD Rembang.

“Kami harapkan dalam pelaksanaan (operasional pelabuhan) harus merunut aturan yang berlaku. Pelabuhan dapat beroperasi secara legal, tidak membuat suasana ketidakjelasan semacam keadaan selama ini,” sambung Puji Santoso, Sekretaris Fraksi Gerindra juga dalam rapat paripurna pandangan farksi.

Pihaknya meminta kepada Pemkab Rembang agar mengurai permasalahan yang ada di Pelabuhan Tanjung Bonang, baik terkait keabsahan proses perizinan maupun dokumen yang mendasarinya, termasuk posisi Pemerintah Pusat, Daerah, ataupun pihak swasta dalam pendanaan pembangunan pelabuhan.

“Keterkaitan hak dan kewajiban para pihak atas pelabuhan tersebut juga harus jelas, agar konflik yang mungkin timbul atas pengelolaannya bisa dihindari, dan yang paling penting Pemkab Rembang bisa mendapatkan pendapatan atas beroperasinya pelabuhan,” tandasnya.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Rembang Ilyas mengusulkan kepada Pemkab Rembang agar bersandar pada konstitusi atas sengketa pelabuhan yang ada di wilayah Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke.

“Pemkab Rembang agar bersandar pada konstitusi atas sengketa pelabuhan di Sluke saat ini,” kata Ilyas saat membacakan pandangan Fraksi PKB.

Pelabuhan Tanjung Bonang yang tiang pancangnya dibangun tahun 2008, semestinya dikelola oleh PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) selaku badan usaha pelabuhan yang mendapat pemberian hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 81,616 hektare.

Pemberian HGB lahan pelabuhan kepada PRK, mengingat perseroan itu notabene anak perusahaan dari PT RBJS, BUMD milik Pemkab Rembang. Ada 459 lembar saham dari PT RBSJ yang menjadi modal di PRK.

Pengelolaan pelabuhan diserahkan kepada PRK mengingat perseroan ini sudah mengantongi badan hukum pelabuhan seperti termuat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 586 Tahun 2012.

Namun izin operasional Pelabuhan Tanjung Bonang dari Menteri Perhubungan disebut belum turun, meski pemberian HGB di atas HPL tersebut kepada PRK telah diteken pada 26 April 2013 oleh Bupati Rembang kala itu, Mochammad Salim.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan