DPRD Rembang Mulai Bahas Raperda tentang Desa

Senin, 8 Desember 2014 | 16:21 WIB
DPRD Kabupaten Rembang mulai membahas delapan rancangan peraturan daerah (Raperda), salah satunya Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Senin (8/12/2014). (Foto:Pujianto)

DPRD Kabupaten Rembang mulai membahas delapan rancangan peraturan daerah (Raperda), salah satunya Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Senin (8/12/2014). (Foto:Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang mulai membahas delapan rancangan peraturan daerah (Raperda), salah satunya Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Senin (8/12/2014) sekitar pukul 11.05 WIB.

Rapat paripurna yang menandai pembahasan kedelapan raperda itu dihadiri oleh sebanyak 36 anggota DPRD atau lebih dari 2/3 jumlah anggota parlemen, sehingga memenuhi kuorum, sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD Rembang periode 2014-2019.

Ketua DPRD Rembang Majid Kamil menjelaskan, dimulainya pembahasan delapan raperda ini merupakan amanat hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD pada 5 Desember 2014.

“Dari delapan raperda, tujuh raperda di antaranya diajukan oleh pihak eksekutif, sedangkan satu lainnya yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, merupakan inisiatif DPRD,” jelasnya.

Sementara, tujuh raperda dari pihak eksekutif adalah Raperda tentang Perlindungan Anak, Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, dan Raperda tentang Penataan Desa.

“Dua raperda lainnya dari pihak eksekutif adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang PD BPR Bank Pasar Rembang dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Rembang,” imbuh Majid Kamil.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang Abdul Hafidz menjelaskan, dari delapan raperda yang akan dibahas, satu raperda di antaranya yaitu Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya, merupakan salah satu program legislasi daerah (Prolegda) yang tertunda, sedangkan sisanya merupakan Prolegda 2014.

“Raperda yang berkaitan tentang desa diperlukan seiring perubahan cara pandang pengelolaan desa, sebagai tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terhadap raperda yang lain, memang perlu perubahan atau pembuatan peraturan yang baru,” terang Hafidz.

Sekretaris Komisi A DPRD Rembang Mokhamat Ansori selaku pihak inisiator Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyebutkan perlunya kepastian hukum atas hubungan penerima layanan dan penyelenggara layanan publik di Kabupaten Rembang.

“Pelayanan publik perlu diselenggarakan secara baik dan demokratis, sehingga kualitasnya terjaga. Raperda ini untuk memberi perlindungan dan jaminan bagi masyarakat dalam hal pelayanan publik. Hak dan kewajiban penyelenggara dan penerima layanan akan diatur jelas,” katanya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan