DPRD Rembang Kantongi Banyak Nama PNS Berpolitik Praktis

Friday, 7 February 2014 | 15:31 WIB
Eksekutif dan legislatif Kabupaten Rembang menggelar rapat pimpinan gabungan di Ruang Banggar DPR Rembang, Jumat (7/2) siang, (Foto:Puji)

Eksekutif dan legislatif Kabupaten Rembang menggelar rapat pimpinan gabungan di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Rembang, Jumat (7/2) siang, (Foto:Puji)

REMBANG, MataAirRadio.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang mengklaim telah mengantongi sejumlah nama pegawai negeri sipil atau PNS di kabupaten ini yang terindikasi berpolitik praktis. Para PNS ini diduga sengaja melibatkan diri dalam aksi pemenangan partai politik.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rembang Ridwan enggan menyebut nama-nama PNS itu. Yang jelas pihaknya meminta kepada para PNS agar menjaga netralitasnya dengan tidak berpihak pada salah satu partai politik atau pemenangan caleg tertentu. Jika mereka nekat, DPRD pun akan beraksi.

Menurutnya, PNS yang terlibat aktif sebagai tim pemenangan parpol atau caleg dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Bisa direkomendasi berupa pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat. DPRD juga menemukan indikasi kades yang masih terlibat politik praktis.

Wakil Bupati Rembang Abdul Hafidz mengaku akan segera menyusun surat edaran kepada PNS di lingkungan Pemkab setempat agar netral pada Pemilu 2014. Wabup pun menyatakan akan membuka kotak aduan bagi masyarakat terkait keterlibatan PNS dalam politik praktis.

Kotak aduan disediakan untuk setidaknya dua bulan ke depan, guna memastikan tidak adanya PNS yang melanggar aturan menyangkut aksi pemenangan salah satu parpol. Kotak aduan, menurut Hafidz akan ditempatkan di masing-masing SKPD.

Mengenai sejumlah nama PNS yang dikantongi DPRD karena terindikasi berpolitik praktis, Wabup menyebutnya sebagai bahan evaluasi. Dia tidak memungkiri, PNS rawan ditarik-tarik oleh partai politik untuk berkecimpung aktif dalam pemenangan.

Pada Jumat (7/2) siang, pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Rembang menggelar rapat pimpinan gabungan di Ruang Banggar DPRD setempat. Rapat digelar menyikapi dugaan keterlibatan oknum PNS dan kades atau perangkat desa menjelang Pemilu 2014.

Selasa (4/2) kemarin, Panwaslu Kabupaten Rembang merekomendasikan sanksi disiplin bagi seorang PNS berinisial HS karena melakukan kampanye pemenangan salah satu calon DPD. Sebelumnya, Panwaslu juga membubarkan pertemuan pemenangan seorang caleg yang digelar di rumah salah satu kepala desa di Kecamatan Sedan. (Pujianto)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan