DPRD Segera Bahas Raperda Perubahan Pengelolaan TPI

Senin, 27 Oktober 2014 | 17:08 WIB

tpi-pangkalan

 

REMBANG, mataairradio.com – DPRD Kabupaten Rembang segera membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal ini setelah DPRD mendapat pemberitahuan 10 Raperda yang masuk Prolegda 2015.

“Naskah Raperda belum masuk. Baru pemberitahuan terkait 10 Raperda yang diagendakan masuk Prolegda (Program Legislasi Daerah) 2015 nanti. Salah satunya Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan TPI,” ungkap Ketua Badan Legislasi DPRD Rembang, Yudianto.

Raperda ini sebelumnya sempat digadang-gadang dibahas oleh DPRD Kabupaten Rembang periode 2009-2014 di akhir masa jabatan kemarin. Namun tak berhasil, karena dianggap tidak akan tuntas maksimal.

“Prolegda sudah masuk di Pimpinan DPRD. Penjadwalan resmi untuk dibahas, masih menunggu rapat Badan Musyawarah (Banmus) dalam waktu dekat. Raperda tentang Perubahan Pengelolaan TPI ini, yang paling mencolok,” tandas Yudianto yang dihubungi mataairradio.com, Senin (27/10/2014) siang.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Rembang Gatot Paeran mengatakan, revisi perda yang salah satunya juga mengatur proporsi pengelolaan retribusi pelelangan ikan, diharapkan tak lagi molor.

“Sebelumnya, kami sempat berharap agar revisi Perda Nomor 4 Tahun 2009 yang dianggap kurang berpihak kepada nelayan ini, bisa dibahas di ujung masa akhir jabatan DPRD lama. Semoga ini tidak lagi molor dari Prolegda 2015,” tegasnya.

24 April 2014, sejumlah nelayan bersama pengurus koperasi unit desa (KUD) mendesak revisi Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009. Mereka menghendaki agar Perda tersebut diubah mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003.

Seperti diketahui, retribusi sebesar lima persen dari lelang ikan di TPI, sebesar 3,5 persennya dikelola Pemkab. KUD hanya mengelola 1,5 persen sisanya. Pada porsi 3,5 persen ini, ada sekitar 0,4 persen yang diwujudkan oleh Pemkab dalam bentuk bantuan sosial bagi nelayan.

“Nelayan dan KUD berharap, porsi 0,4 persen ditambah menjadi 0,65 persen. Itu pun tidak lagi dikelola Pemkab, tetapi dikelola KUD agar tidak birokrasi tidak ribet,” kata Ketua KUD Saroyo Mino Tasikagung Kecamatan Rembang Gunadi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Suparman menyatakan revisi perda tentang pengelolaan TPI mungkin dilakukan. Sebab, hanya sistem penyaluran belanja bansos nelayan yang berubah.

Namun mengenai porsi 0,4 persen yang diusulkan ditambah menjadi 0,65 persen untuk belanja bantuan sosial serta langsung dikelola KUD untuk nelayan, Suparman mengaku berat.

“Porsi 0,4 persen itu sudah sesuai dengan amanat peraturan daerah. Kalau mau diubah, ya mengubah perdanya,” tandas Suparman.

 

Penulis: Pujianto

Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan