DPRD Dorong Pemkab Tempuh Jalur Hukum Kasus Masalembu

Rabu, 12 November 2014 | 23:09 WIB
Forum audiensi antara perwakilan pemilik kapal, nahkoda, dan awak korban penyanderaan dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, tentara, dan DPRD di Ruang Rapat Utama DPRD Rembang, Selasa (11/11/2014) pagi.

Forum audiensi antara perwakilan pemilik kapal, nahkoda, dan awak korban penyanderaan dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, tentara, dan DPRD di Ruang Rapat Utama DPRD Rembang, Selasa (11/11/2014) pagi.

 

REMBANG, mataairradio.com – Kasus penangkapan 15 kapal dan penyanderaan sekitar 370 awaknya sehingga berujung dengan pembayaran uang tebusan Rp750 juta untuk pembebasannya oleh kelompok nelayan di Pulau Masalembu Sumenep Madura, masih bergulir setidaknya hingga Rabu (12/11/2014).

Setelah perwakilan pemilik kapal, nahkoda, dan nelayan beraudiensi dengan pihak Pemkab Rembang pada Selasa (11/11/2014) kemarin, kini giliran fraksi-fraksi partai politik di DPRD yang bersuara.

Pada kesempatan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Tahun 2015 Kabupaten Rembang di Ruang Rapat Paripurna DPRD pada Rabu (12/11/2014) siang, sejumlah fraksi partai politik gencar mendorong pihak Pemkab Rembang agar menempuh jalur hukum atas kasus di Masalembu itu.

“Mohon (kasus penangkapan, penyanderaan, dan permintaan tebusan atas kapal dan nelayan Rembang di Masalembu) ini menjadi perhatian Pemkab untuk melindungi warga yang mengalami masalah hukum di daetah lain dan mohon diproses secara hukum,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP-Nasdem Ali Ircham.

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Sarang-Sedan ini menilai, nelayan yang ditangkap di Masalembu pada Minggu (2/11/2014) dini hari lalu itu tidak melanggar undang-undang batas perairan daerah tangkap ikan di pulau berpenduduk sekitar 25.000 jiwa tersebut.

“Bahkan penahanan nelayan kita tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum misalnya Polair atau TNI AL, tetapi dari nelayan setempat yang menganggap nelayan kita melanggar batas perairan daerah tangkan ikan mereka. Penangkapan ini juga tidak disertai bukti hukum yang kuat dan jelas,” tandasnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Rembang Edi Kartono menambahkan, penyanderaan dengan meminta uang Rp750 juta untuk pembebasan telah bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Parahnya lagi, muncul dugaan adanya oknum aparat yang terlibat dalam aksi penangkapan dan penyanderaan itu.

“Kami berharap, Pemkab Rembang secara serius mengambil langkah cepat supaya kemudian hari, tidak terjadi lagi,” tandasnya.

Sekretaris Fraksi PKB pun meminta kepada Pemkab Rembang agar segera memfasilitasi kasus penyanderaan kapan nelayan Rembang yang disandera di Masalembu.

“Menegakkan hukum jauh lebih penting dari uang tebusan Rp750 juta. Juga agar nelayan dapat melaut tanpa ada kekhawatiran pihak yang lain,” katanya.

Joko Supriyadi dari Fraksi Karya Sejahtera menegaskan bahwa kontribusi nelayan terhadap pembangunan Rembang cukup besar, sehingga ketika kasus ini mencuat, semestinya Pemkab berusaha memberikan perlindungan.

“Persoalan di Masalembu ini sudah berulang dan terjadi tidak hanya terhadap nelayan Rembang. Padahal aturan menyebutkan, ZEE itu kawasan di atas 12,7 mil, sedangkan itu adalah kawasan bebas untuk menangkap ikan.

Sementara aturan di Masalembu yang diklaim ada peraturan khusus dari masyarakat lokal, hematnya, terdapat kelemahan dari penegakan hukum, sehingga terjadi kasus penangkapan oleh pihak yang bukan aparat Negara.

“Kami menilai kasus di Masalembu itu sudah hampir seperti pembajakan di Somalia. Penegak hukum perlu bertindak. Kami khawatir aksi yang dilakukan oleh nelayan di Masalembu itu, ditiru oleh kelompok nelayan yang lain. Penegakan hukum penting agar nelayan kerja tanpa beban,” tegasnya.

Menyikapi kasus Masalembu, Komandan Kodim 0720 Rembang Letkol Infanteri Wawan Indaryanto menyatakan sepakat agar ada laporan ke satuan yang lebih atas, agar ada penindakan yang tepat.

“Setiap pihak dari kami (penegak hukum) dan unsur Pemkab Rembang bisa membuat surat yang dikawal langsung ke satuan atau institusi yang lebih atas. Ini harapan kita dan sembari proses itu nanti berjalan, para nelayan agar tenang dan jangan bertindak sendiri-sendiri,” katanya.

Menurutnya dari hasil klarifikasi lapangan termasuk meminta penjelasan nelayan mengenai kronologi penangkapan di Masalembu, sudah mulai terurai soal siapa yang salah dan benar dalam kasus ini.

“Intinya, jangan bertindak sendiri agar tidak rumit. Kita doa dan menahan diri. Kita juga akan bergerak sesegera mungkin. Jika muncul dugaan keterlibatan aparat keamanan di Kasus Masalembu, kita akan tindaklanjuti dengan koordinasi ke satuan lebih atas. Kalau memang terbukti, pasti ada tindakan,” ujarnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan