DPRD Desak Pemkab Konsolidasi Birokrasi

Selasa, 14 Januari 2014 | 16:09 WIB
Kantor Bupati Rembang

Kantor Bupati Rembang

REMBANG, MataAirRadio.net – DPRD Kabupaten Rembang mendesak Pemkab setempat untuk segera melakukan konsolidasi atau penguatan birokrasi, setelah Bupati Mochammad Salim ditahan oleh Polda Jawa Tengah dalam kasus dugaan korupsi. Hingga Selasa (14/1) ini, Pemkab Rembang belum akan melakukannya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rembang Ridwan kepada MataAir Radio mengatakan, penahanan Bupati oleh pihak kepolisian, dinilai bakal mengganggu urusan administrasi terkait birokrasi. Jika urusan tanda tangan biasanya cukup di Rembang, kini harus bertandang ke Semarang.

Untuk diketahui saja, daftar isian anggaran atau DPA 2014 Kabupaten Rembang belum diteken oleh Bupati. Baru anggaran persediaan yang telah ditandatangani Mochammad Salim pada 10 Januari kemarin. Namun mengenai pembangunan, Ridwan yakin tidak akan terhambat, sebab ada Wakil Bupati dan Sekda yang bisa memutar roda birokrasi.

Ridwan menjelaskan, penguatan atau konsolidasi birokrasi diperlukan agar roda pemerintahan tetap berjalan, dengan atau tanpa Salim sebagai Bupati. Jabatan Bupati Rembang masih atas nama Mochammad Salim sampai yang bersangkutan menjadi terdakwa.

Menurut Undang-Undang, jika Bupati berhalangan karena menjadi terdakwa kasus pidana, maka Pemkab bisa mengusulkan penggantian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, Wakil Bupati bisa menggantikan menjalankan fungsi dan peran Bupati.

Politikus PDI Perjuangan ini menilai, kasus dugaan korupsi yang berujung pada penahanan Bupati Rembang, nyaris sama halnya dengan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Dalam hal kasus Atut, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, akan mengganti Gubernur Banten jika sudah berstatus terdakwa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni ketika dikonfirmasi melalui SMS menyatakan, belum sedang merumuskan langkah penyikapan setelah penahanan Bupati Mochammad Salim. Hamzah hanya menyatakan, menunggu saat yang tepat untuk konsolidasi birokrasi. Sementara itu Wakil Bupati Abdul Hafidz belum memberikan keterangan secara resmi. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan