DPRD Uber Rendahnya Penerimaan Pajak Karaoke di Rembang

Jumat, 22 Agustus 2014 | 17:48 WIB
Kafe-Karaoke California, sumber (Foto: softwarekaraoke.files.wordpress.com)

Salah satu hiburan malam Kafe-Karaoke  (Foto: softwarekaraoke.files.wordpress.com)

REMBANG, MataAirRadio.net – DPRD Kabupaten Rembang akan mencari tahu penyebab rendahnya penerimaan pendapatan dari pajak hiburan terhadap usaha karaoke di kabupaten ini. Sebab, tarif pajak karaoke sudah ditentukan 25 persen dari total omzet, namun penerimaan daerah hanya Rp125 juta per tahun.

Padahal, ada 12 unit usaha karaoke di Kabupaten Rembang. Penetapan tarif pajak karaoke yang merupakan pajak hiburan, diatur dalam Pasal 19 huruf f di Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Rembang.

Ketua Sementara DPRD Rembang Majid Kamil mengaku tidak bisa menjawab penyebab rendahnya penerimaan pendapatan pajak karaoke. Pihaknya perlu mengkajinya terlebih dahulu secara utuh. Dia mengaku tidak mau gegabah menjawab sebelum melakukan pendalaman bersama anggota DPRD yang lain.

Jika dihitung secara matematis, dengan penerimaan hanya Rp125 juta per tahun, maka setiap usaha karaoke hanya menyetor Rp10 juta dalam setahun. Itu artinya, omzet mereka rata-rata hanya Rp40 juta per tahun atau Rp3,5 juta per bulan. Padahal dari informasi yang dihimpun, omzet satu karaoke mencapai belasan juta dalam satu malam.

Meski demikian, Majid Kamil yang juga Ketua DPC PPP Rembang mengaku belum mau mengeluarkan statemen apapun. Pihaknya lebih memilih komentar tentang upaya merumuskan sebuah peraturan daerah yang bisa mengendalikan karaoke agar tidak menjadi sarang kemaksiatan.

Menurutnya, karaoke tidak melulu negatif. Sebab nyatanya beberapa keluarga memerlukan hiburan dengan berkaraoke bersama di sebuah tempat khusus. Setelah Peraturan Pemerintah mengenai susunan kedudukan atau susduk DPRD terbit, pihaknya akan langsung tancap gas membahas potensi raperda itu.

Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Rembang Suwilan menyatakan, dari total pajak hiburan yang masuk ke pendapatan daerah, sekitar sembilan puluh persen bersumber dari cafe dan karaoke.

Sisanya, menurut Suwilan, berasal dari hiburan-hiburan kecil. Menurut Perda, yang termasuk pajak hiburan di antaranya pertandingan olahraga, fitnes, dan konser musik. Suwilan menolak menyebutkan secara rinci angka rata-rata pajak hiburan yang harus dibayar oleh setiap pemilik karaoke. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan