DPRD Rembang Belum Anggap Perlu Interpelasi Tanjung Bonang

Selasa, 25 November 2014 | 15:40 WIB
Gedung DPRD Kabupaten Rembang. (Foto: Arif Bachtiar)

Gedung DPRD Kabupaten Rembang. (Foto: Arif Bahtiar)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pihak DPRD Kabupaten Rembang belum menganggap perlu penggunaan hak interpelasi untuk meminta keterangan pihak Pemkab terkait polemik pengelolaan Pelabuhan Tanjung Bonang.

“Untuk sementara ini, kita gunakan pendekatan yang bersifat kekeluargaan guna memberi saran dan masukan, agar Pemkab secepatnya menggelar RUPS terhadap PT RBSJ. Interpelasi belum perlu,” kata Ketua Komisi B DPRD Rembang Harno, Selasa (25/11/2014) siang.

Meski menganggap interpelasi belum diperlukan, pihaknya telah memanggil Kepala Bagian Perekonomian Sukandar dan Direktur PT Pelabuhan Rembang Kencana Prilestyo di sela-sela pembahasan RAPBD 2015.

“Kami sudah memanggil Kabag Perekonomian dan Direktur PRK. Gambaran masalahnya sudah kita dapatkan. Tinggal Pemkab mau nggak untuk menggelar segera RUPS PT RBSJ,” terangnya.

Harno menjelaskan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT RBSJ semestinya sudah harus digelar pada 2012. Pasalnya, sejak 2011, sebagai BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) belum menyetor lagi deviden.

Seperti diketahui, PT RBSJ adalah perusahaan induk atau “holding company” yang didirikan Pemkab Rembang dengan penyertaan modal sebesar Rp35 miliar melalui APBD 2006 dan 2007.

Pada 2010, PT RBSJ masih mampu menyetor pembagian keuntungan sebesar Rp1,3 miliar ke kas daerah, meski jumlah setoran itu lebih rendah dari nilai 2009 yang mencapai Rp1,7 miliar.

“RUPS PT RBSJ penting, sebab pada kenyataannya, masih ada satu usaha langsung yang berkeuntungan yakni SPBU Tireman. Keuntungannya sekitar Rp100 juta per bulan. Kalau setahun lebih dari satu miliar rupiah. Belum adanya RUPS, menjadi kendala pembagian deviden ke Pemkab,” katanya.

Selain usaha SPBU yang ditangani langsung PT RBSJ, perseroan milik Pemkab Rembang itu juga memiliki anak perusahaan, pengelola Pelabuhan Tanjung Bonang, PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK).

“Kalau kita tarik sampai PRK, juga terhalang devidennya. Jelas di situ (Tanjung Bonang, red.) ada kegiatan yang berhasil mengumpulkan pendapatan tidak sedikit. Satu bulannya di atas Rp500 juta. Kalau dimaksimalkan bisa mendekati satu miliar per bulan. Ini kan jadi nggak jelas,” katanya menekankan.

Dia pun mengungkapkan pendapatan yang berhasil dihimpun oleh PRK dari Tanjung Bonang sudah mencapai Rp22 miliar dalam kurun sejak 2012. Namun karena tak segera ada RUPS, pendapatan itu malah habis digunakan untuk pengembangan pelabuhan, salah satunya untuk memperlebar reklamasi.

“Kuncinya, adakan dulu RUPS. Kami minta Pemkab bisa melaksanakannya sebelum akhir Desember 2014. Kalau tinggal menunggu hasil audit dari auditor independen, kenapa sampai berlarut-larut seperti ini. Sejak 2012 lho. Kalau Pemkab mau, mestinya bisa segera selesai,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




2 comments
  1. nDlomor

    November 25, 2014 at 4:42 pm

    hati banyak yg kena getqhnya pak

    Reply
  2. adinda lore pasar

    November 25, 2014 at 5:16 pm

    harno itu siapa? semua orang tahu kalo dia bagian dari rezim salim yang diduga sebagai otak sekaligus “komandan” daripada praktek penguasaan aset negara secara illegal yang merugikan negara. Harno adalah anggota dprd dari partai demokrat yang sudah pasti melindungi praktek berbagai illegal ini. sikap harno semakin memberikan petunjuk bahwa ada kesepakatan dibawah tangan antara salim, narto (ketua dprd dari demokrat saat itu) dan pihak ketiga PT PRK yang tidak lain buatan salim dkk yang bekerja sama dengan penujukan oleh PT RBSJ yang juga merupakan BUMD dibawah penguasaan salim. semua dilakukan secara diam-diam dan melibatkan para petinggi pemkab tanpa melibatkan masyarakat dan stakeholders.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan