DPRD Ingin Pusat Terlibat Atasi Persoalan Tanjung Bonang

Selasa, 31 Maret 2015 | 15:46 WIB

 

Kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang. (Foto:Rif)

Kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang. (Foto:Rif)

 
REMBANG, mataairradio.com – DPRD Kabupaten Rembang menginginkan Pemerintah Provinsi dan Pusat terlibat aktif untuk turut mengatasi persoalan di Pelabuhan Tanjung Bonang.

Menurut DPRD, Pemerintah Provinsi dan Pusat memiliki kepentingan untuk segera menuntaskan kendala perizinan.

Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih mengatakan, operasional Tanjung Bonang mengacu hasil rapat di tingkat provinsi baru-baru ini.

“Ketika itu hampir semua pihak terkait kepelabuhanan hadir. Intinya agar aktivitas pelabuhan tidak berhenti sambil mengurus kelengkapan perizinan,” kata Gunasih kepada mataairradio.

Menurutnya, keterlibatan Pemerintah Provinsi dan Pusat diperlukan karena ada kucuran dana dari Negara di Tanjung Bonang.

“Sebut saja, anggaran untuk pembangunan jetty pelabuhan yang puluhan miliar (senilai Rp65,5 miliar pada 2008),” sebutnya.

Jika urusan legalitas berlarut, maka investor terbiarkan memanfaatkan pelabuhan tanpa izin.

Gunasih yang disebut banyak tahu urusan Tanjung Bonang meminta Provinsi dan Pusat mengupayakan agar pelabuhan segera layak dari segi perizinan dan fasilitas.

“Keinginan kami agar Pemerintah terlibat, bukan karena upaya Pemkab Rembang sudah mentok,” tukasnya.

Dia justru menilai, upaya Pemkab dalam mengatasi persoalan Tanjung Bonang sudah progresif.

“Soal perizinan misalnya, Pemkab sedang berkoordinasi di Provinsi, untuk melengkapkan kekurangan (lima jenis izin) pada tahun ini,” terangnya.

Di antara izin yang kurang itu adalah rencana induk pelabuhan serta izin daerah lingkungan kerja.

“Yang dikehendaki daerah, agar Pemerintah mengupayakan perizinan sehingga cepat selesai,” tegasnya.

“Jika ada kekeliruan bahkan pelanggaran, Pemerintah segera bertindak. Bukan malah hanya mengomong pelabuhan ilegal, sehingga situasinya kian runyam,” sambungnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Satrio Hidayat mengaku sudah membentuk tim pengkaji persoalan Tanjung Bonang.

Saat ini tim sedang bekerja dengan melibatkan unsur dari Kementerian Perhubungan RI.

Beberapa hal yang dikaji termasuk kelengkapan perizinan dan fakta di lapangan. Hasil kajian akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Untuk hal ini, Satrio sudah terjun langsung meninjau Tanjung Bonang pada hari Sabtu 21 Maret lalu.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan