DPRD Rekomendasi Damkar Masuk BPBD dan DPU Dipecah

Rabu, 28 Mei 2014 | 14:58 WIB
Mobil pemadam kebakaran atau Damkar milik Pemkab Rembang. (Foto:Pujianto)

Mobil pemadam kebakaran atau Damkar milik Pemkab Rembang. (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang merekomendasikan dimasukkannya unit pemadam kebakaran atau Damkar dari Dinas Pekerjaan Umum ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Menurut DPRD, tugas pokok dan fungsi unit Damkar sejalan dengan tupoksi BPBD.

Rekomendasi tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2013 di Gedung DPRD, Rabu (28/5) siang. Para legislator juga merekomendasi agar Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, serta Bidang Persampahan dan Gorong-Gorong agar dijadikan satu dinas tersendiri.

Sekretaris DPRD Rembang Achmad Mualif yang membacakan 27 butir rekomendasi dari DPRD terhadap LKPj Bupati Rembang tahun 2013, mengungkap pula alasan pemecahan dan penyatuan tersendiri beberapa bidang di Dinas Pekerjaan Umum. DPRD menganggap tiga bidang di DPU tersebut memiliki beban pekerjaan yang besar, sedangkan jumlah pegawainya terbatas.

Sementara untuk rekomendasi dimasukkannya unit Damkar ke BPBD, agar kinerja pemadam kebakaran lebih maksimal. Namun armada damkar diharapkan ditempatkan di tiga wilayah; barat, tengah, timur, untuk mempercepat penanganan. Rekomendasi itu berdampak pada perubahan Perda tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK.

Ditemui sesuai rapat paripurna, Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz mengaku perlu melakukan kajian sebelum memenuhi rekomendasi DPRD. Kajian diperlukan agar keputusan yang diambil nantinya bisa efektif, efisien, dan terjangkau.

Dia menjelaskan, pertimbangan penting dalam kajian nanti adalah soal ketersediaan tenaga terampil dari kalangan pegawai negeri sipil. Plt Bupati menyebut pengadaan tambahan armada pemadam kebakaran tidak menjadi soal karena bisa dianggarkan.

Hafidz mengaku setuju jika armada pemadam kebakaran ditempatkan di tiga titik wilayah, barat, tengah, dan timur, demi pelayanan prima kepada masyarakat. Namun tetap saja perlu kajian, agar tidak terjadi kesalahan nantinya.

Meski ada 27 butir rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Rembang, rapat paripurna itu hanya memakan waktu tidak lebih dari 15 menit. Selain dua poin rekomendasi tersebut, DPRD juga menagih janji Pemkab untuk segera mewujudkan jalan mulus pada poros antar-kecamatan. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan