DPRD Belum Diajak Bicara Soal Rumdin Bupati

Saturday, 19 September 2015 | 14:06 WIB
Museum Kartini Rembang. (Foto: mataairradio.com)

Museum Kartini Rembang. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – DPRD Rembang mengaku belum diajak bicara oleh pihak pemerintah kabupaten mengenai rencana membangun rumdin atau rumah dinas bupati yang dianggarkan melalui APBD 2016.

Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas mengatakan, karena belum diajak bicara, pihaknya belum bisa menilai tingkat kewajaran anggaran Rp5 miliar dan pilihan lokasi rumdin yang diusulkan di belakang Museum Kartini.

“Kita belum mendapat pemaparan dari Bagian Umum Setda Rembang. Tetapi pembahasan tentang itu (rumdin bupati) segera akan kami lakukan Senin 21 September nanti,” kata Ilyas ketika dihubungi mataairradio, Sabtu (19/9/2015) siang.

Khusus mengenai pilihan lokasi rumah dinas bupati yang direncanakan “memakan” sebagian lapangan tenis di belakang Museum, Ilyas menegaskan, belum bisa memberi penilaian yang tepat.

“Nanti setelah kami mendapat paparan dari Bagian Umum Setda Rembang, baru bisa menanggapi,” tegasnya.

Hanya saja, menurut Ilyas, rumah dinas untuk bupati, mesti berada di lokasi strategis karena merupakan bagian dari ikon sebuah kabupaten.

Jika pun lokasi rumah dinas Bupati Rembang tetap di kompleks Museum Kartini, Pemkab perlu memperhatikan aksesnya.

“Karena akses masuk ke rumah dinas bupati melewati regol yang sama dengan Museum Kartini, perlu ada perhatian dan pertimbangan,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda Rembang) Hari Susanto dalam sesi jumpa pers 15 September lalu mengungkapkan, rumah dinas bupati menjadi rencana penting Pemkab di APBD 2016.

Desain rumah dinas itu sudah siap sejak setahun yang lalu,” ungkap Hari yang merupakan Plt Sekda Rembang.

Dia menegaskan, rumah dinas Bupati Rembang memang direncanakan di belakang Museum Kartini, memakan sebagian lapangan tenis, dan menghadap ke utara.

“Jika disetujui oleh DPRD, maka rumah dinas itu belum akan terbangun ketika kepala daerah baru terpilih,” tandasnya.

APBD 2016 yang saat ini belum disahkan, diperkirakan baru akan terserap pada Februari 2016.

Sementara jika tidak ada sengketa hasil pemilihan, kepala daerah terpilih baru dilantik sekitar Maret tahun depan. Itu pun pembangunan rumah dinas perlu waktu, atau selesai semester kedua 2016.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan