DPPKAD Akui Pungut Retribusi Kafe Karaoke Ilegal

Wednesday, 9 March 2016 | 13:55 WIB
Rapat lintas Komisi DPRD dengan SKPD membahas penertiban kafe karaoke di Rembang di Ruang Banggar DPRD setempat, Selasa (8/3/2016) siang. (Foto: Pujianto)

Rapat lintas Komisi DPRD dengan SKPD membahas penertiban kafe karaoke di Rembang di Ruang Banggar DPRD setempat, Selasa (8/3/2016) siang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Rembang mengakui memungut retribusi dari kafe karaoke yang tidak berizin atau ilegal di kabupaten ini.

Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah DPPKAD Rembang Achmad Sofwan mengatakan, dalam menarik retribusi, pihaknya tidak melihat apakah kafe karaoke itu berizin atau tidak.

“Begitu ada usaha yang beroperasi, kami langsung data dan pungut retribusi,” terang Sofwan.

Ia berdalih, kalau tidak dipungut, akan memicu kecemburuan dengan kafe karaoke lain yang berizin. Sofwan mencontohkan usaha warung kopi.

“Kami pernah memungut retribusi dari warung kopi. Namun gara-gara ada beberapa yang tidak mau bayar, warung kopi lainnya ikut-ikutan. Jadi piutang akhirnya,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih menyarankan kepada DPPKAD agar memungut retribusi berdasarkan legalitas usaha. Kafe karaoke yang tak berizin, mestinya tidak ditarik retribusi.

“Jika tetap dipungut, maka ketika Satpol PP melakukan penertiban, akan berbenturan dengan pengusaha yang tidak berizin,” jelasnya.

Kepada Sofwan, ia pun titip pesan untuk Kepala DPPKAD Rembang Mustain dan Kabid Pendapatan Suwilan agar menghentikan kutipan semacam ini.

“Kutipan terhadap kafe karaoke yang tidak berizin harus dihentikan agar tidak dijadikan alat legitimasi oleh pengusaha kafe karaoke yang tidak berizin ketika penertiban,” tegasnya.

Ia mengaku masih bisa memahami, kalau DPPKAD mengutip retribusi dari pedagang yang nekat berjualan di areal luar pasar untuk bea kebersihan, meski hal itu juga melanggar aturan.

Gunasih lantas menyindir DPPKAD, apakah jika ada lokalisasi di Rembang, juga akan dipungut retribusi.

Ketua Komisi D DPRD Rembang Henry Purwoko menuding DPPKAD tidak paham konsep tentang aturan, ketika memungut retribusi dari usaha yang ilegal, seperti kafe karaoke yang tidak berizin.

“Kalau ditarik, kami jadi mempertanyakan status pungutan itu karena rawan menjadi setoran liar,” katanya.

Dari keterangan pihak DPPKAD saat rapat lintas Komisi DPRD dengan SKPD di Ruang Banggar DPRD Rembang, Selasa (8/3/2016) kemarin, diketahui bahwa target pajak hiburan, termasuk dari kafe karaoke, yang hanya Rp150 juta pada tahun 2015, tercapai Rp159 juta lebih.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan