DKP: Kartu Nelayan Tak Langsung Gantikan Rekomendasi

Sabtu, 31 Oktober 2015 | 13:34 WIB
Perahu milik nelayan kecil di Perairan Laut Rembang. (Foto: Pujianto)

Perahu milik nelayan kecil di Perairan Laut Rembang. (Foto: Pujianto)

 

KOTA, mataairradio.com – Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Rembang menyatakan kartu nelayan tidak bisa langsung atau serta merta digunakan untuk menggantikan rekomendasi dari dinas setempat untuk membeli solar bersubsidi bagi nelayan.

“Meskipun kartu nelayan ada fungsi untuk program BBM nelayan, tetapi kartu itu tak bisa serta merta meniadakan syarat rekomendasi dari DKP untuk pembelian solar seperti diatur oleh Permen ESDM. Regulasi menyatakan demikian,” ujar Kepala DKP Rembang Suparman.

Pernyataan tersebut disampaikan Suparman untuk menanggapi harapan dari kalangan nelayan Rembang soal pemanfaatan kartu nelayan, agar mereka tidak lagi menggunakan rekomendasi dari DKP untuk bisa mengakses solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Khusus untuk pembelian BBM memang dipersyaratkan, agar harus dengan rekomendasi dari DKP setempat atau Kepala Pelabuhan karena hal itu diatur dalam Permen ESDM maupun Permen KKP. Intinya agar BBM bersubsidi ini sesuai sasaran dan dapat terkontrol dengan baik,” kata ia.

Suparman dalam keterangan kepada mataairradio pada Sabtu (31/10/2015) pagi mengatakan, kartu nelayan diberikan dalam rangka identitas diri seorang nelayan.

“Kartu nelayan berguna untuk program pemberdayaan seperti usaha mina mandiri nelayan, sertifikasi tanah nelayan, memugar rumah nelayan, listrik murah nelayan, dan BBM nelayan. Kegiatan itu masuk dalam program peningkatan kehidupan nelayan,” tandasnya.

Ia menjelaskan, kartu nelayan berikut program yang termasuk di dalamnya, difasilitasi oleh lintas kementerian dan kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut nelayan.

“Bahkan ada wacana setelah RUU tentang Nelayan disetujui, kemungkinan ada BPJS untuk nelayan,” ungkapnya.

Suparman menyatakan tidak bisa memastikan, kapan efektivitas pemanfaatan kartu nelayan berlaku. Meskipun demikian, nelayan yang belum memiliki kartu nelayan, agar mengurusnya.

“Bagi nelayan yang belum punya kartu tersebut, saya imbau segera mengurus ke DKP Rembang untuk didaftarkan,” katanya menegaskan.

Ketua Paguyuban Nelayan Kecamatan Rembang Supar berharap, agar kartu nelayan difungsikan sebagai pengganti rekomendasi dari DKP yang dipersyaratkan untuk membeli solar bersubsidi di SPBU.

“Buat apa punya kartu nelayan, kalau untuk beli solar saja, kami masih harus mengurus rekomendasi dari DKP. Sementara rekomendasi DKP ini didahului dengan rekomendasi dari desa dan masa berlakunya hanya satu bulan. Padahal kita butuh nggak banyak. 2-10 liter per hari,” katanya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan