Ditanya Apa itu Korupsi, Pejabat Rembang Terdiam

Tuesday, 23 June 2015 | 17:20 WIB
Foto Forum Diskusi Pemahaman Pertanggungjawaban Anggaran Daerah di Lantai IV Gedung Setda Rembang, Selasa (23/6/2015) sore. (Foto: mataairradio.com)

Foto Forum Diskusi Pemahaman Pertanggungjawaban Anggaran Daerah di Lantai IV Gedung Setda Rembang, Selasa (23/6/2015) sore. (Foto: mataairradio.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – Sejumlah pejabat, khususnya pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dari berbagai dinas dan satuan kerja di Kabupaten Rembang terdiam ketika Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hartadi bertanya tentang apa itu korupsi.

Mereka tidak menjawab pertanyaan Kajati Jawa Tengah yang hadir dalam forum diskusi pemahaman pertanggungjawaban yang digelar di Lantai IV Gedung Setda Rembang, Selasa (23/6/2015) sore. Pertanyaan itu diajukan Hartadi mengingat banyaknya pejabat di Rembang yang terlibat korupsi.

Bahkan ketika Kajati mempersilakan kepada para pejabat yang hadir agar menjawab secara mengawur saja, apa itu korupsi, jawaban juga tak kunjung ada.

“Karena tidak ada yang menjawab atau tidak ada yang tahu apa itu korupsi, kami berharap agar Rembang tidak ada korupsi,” kata Kajati yang langsung disambut dengan ucapan “amiin” dari hadirin.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga meminta kepada para pejabat di Rembang agar tidak takut, apalagi sampai menolak saat ditunjuk sebagai PPKom atau pejabat pembuat komitmen. Permintaan ini dilontarkan Hartadi karena mendengar hal semacam itu di Rembang.

“Kami mengajak kepada para pejabat di Rembang agar menghilangkan jauh-jauh ketakutan itu, karena tugas yang dibebankan Pemerintah terhadap pejabat merupakan kewajiban kita demi kemakmuran bangsa. Pejabat yang berwenang tidak boleh menolak tugas yang dibebankan,” tegasnya.

Hanya saja, beban itu mesti sesuai dengan aturan yang ada alias tidak boleh menyimpang. Selain di Rembang, Kajati mengaku mendengar kabar enggannya sejumlah pejabat untuk menjadi PPKom, di lain daerah, seperti Kabupaten Jepara.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menjelaskan, forum diskusi yang menghadirkan Kajati Jawa Tengah diharapkan meningkatkan pemahaman tanggung jawab pelaksanaan anggaran serta membangun pentingnya pemahaman pertanggungjawaban guna mengurangi pejabat yang melawan hukum.

Pada kesempatan itu, selain PPKom dan Pengguna serta Kuasa Pengguna Anggaran, hadir juga para rekanan dan penyedia barang/jasa. Pencerahan tersebut diharapkan memicu pemahaman tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara baik.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan