Disdik Angkat Bicara Soal Pemerataan Guru PNS

Sabtu, 7 Maret 2015 | 16:58 WIB
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. (Foto: orangrembang.com)

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. (Foto: orangrembang.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Setelah sempat bungkam soal tudingan DPRD tentang penempatan guru PNS yang tidak merata di Rembang, pihak Dinas Pendidikan akhirnya angkat bicara pada Sabtu (7/3/2015) pagi.

Sebelumnya, Komisi D DPRD Rembang menyesalkan penempatan guru PNS yang tak merata di kabupaten ini, sehingga sekolah hanya mengandalkan guru honorer yang bayarannya minim dan rentan memengaruhi kinerja pendidikan.

Pemerataan penempatan guru negeri itu nyaris tak tampak, terutama di sekolah yang jaraknya terpencil.

Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Rembang Noor Effendi mengakui penempatan guru PNS belum bisa merata karena jumlahnya yang terus berkurang.

“Kami tak bisa mencukupi semua sekolah karena sejak 2010 sudah tidak ada lagi rekrutmen guru PNS. Sebagai upaya, guru honorer ditempatkan di area domisili,” katanya.

Saat melakukan inspeksi ke SMK Negeri 1 Gunem pada Kamis (5/3/2015) kemarin, Komisi D DPRD Rembang menyoroti keberadaan guru PNS yang satu orang saja yakni kepala sekolah.

Itu pun masih merangkap sebagai Kepala SMP Negeri 2 Gunem.

Sejumlah sekolah dasar atau SD di wilayah Gunem seperti Kajar, juga sama, hanya satu guru PNS-nya dan itu kepala sekolah.

“Jumlah guru PNS untuk SD sangat terbatas. Sekarang, tidak ada sekolah yang kelebihan guru PNS SD,” katanya.

Untuk meyakinkan, Effendi menjelaskan, guru SD sudah banyak yang bersertifikasi, sehingga mesti mengajar dengan kapasitas jam yang dipersyaratkan.

“Jika jam mengajarnya kurang, bisa tidak mendapat tunjangan sertifikasi,” katanya.

Sementara soal usulan bayaran guru honorer sesuai UMK, Disdik meminta dewan mengkajinya.

“Kalau Pemkab dan DPRD bisa mengalokasi anggaran, kami tentu senang. Selama ini kan dibayar oleh sekolah,” bebernya.

Pihak Dinas Pendidikan Rembang memastikan akan menghadiri undangan dari Komisi D DPRD yang ingin meminta penjelasan seputar beberapa hal soal pelaksanaan dan kinerja pendidikan di kabupaten ini.

“Diundang kapan pun kita siap. Namun hingga Sabtu (7/3/2015) pagi, surat undangan dari DPRD belum diterima Dinas Pendidikan,” katanya.

Noor Effendi tidak menganggap sorotan dari DPRD sebagai upaya mengganggu kinerja instansinya.

“Kami melihat dari sudut pandang positif selagi tujuannya untuk membangun iklim pendidikan yang lebih baik di Rembang,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan