Dinsosnakertrans Nilai Pemberhentian 8 Karyawan Omya Legal

Senin, 1 Februari 2016 | 17:19 WIB
Akses masuk PT Omya Indonesia di wilayah Desa Wonokerto Kecamatan Sale. (Foto: mataairradio.com)

Akses masuk PT Omya Indonesia di wilayah Desa Wonokerto Kecamatan Sale. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Rembang menilai pemberhentian 8 karyawan PT Omya Indonesia di Desa Wonokerto Kecamatan Sale merupakan langkah legal atau sesuai aturan.

Sebab menurut Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinsosnakertrans Rembang Dwi Nursanto, 8 karyawan yang dirumahkan, sejatinya telah habis kontraknya.

Dalam hal kontrak kerja habis, perusahaan bisa mempekerjakan kembali karyawan dengan memperpanjang atau menyeleksi ulang.

“Secara aturan tidak masalah karena bukan PHK. Karena kontraknya habis,” katanya.

Dari hasil konfirmasi pihak Dinsosnakertrans Rembang ke PT Omya, 8 karyawan itu sempat diseleksi ulang, namun perusahaan menyebut nilai dari mereka tidak layak.

Meski demikian, menurut Dwi, perusahaan mestinya mempertimbangkan mempekerjakan kembali mereka karena unsur lokal.

“Mungkin caranya saja yang kurang pas. Kira-kira butuhnya (karyawan) masih 46 orang atau tidak. Kalau masih butuh 46 kenapa harus dikurangi (karyawan),” terangnya.

Saat berbincang dengan sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (1/2/2016) pagi, Kasi Hubinsaker Dinsosnakertrans Rembang mengungkapkan bahwa PT Omya Indonesia di Wonokerto itu menggunakan layanan dari perusahaan jasa penyedia tenaga kerja atau outsourcing.

“Sebenarnya dia (Omya) pakai outsourcing. Jadi PT Omya ke outsourcing, lalu outsourcing akan mempekerjakan sejumlah dengan yang dibutuhkan Omya,” jelasnya.

Dalam hal kontrak mereka habis, perusahaan tidak wajib memberikan semacam pesangon. Tali asih pun tidak wajib karena secara legal sudah habis kontraknya.

Namun, pihak Dinsosnakertrans menyayangkan tidak diserahkannya dokumen kontrak antara perusahaan dengan karyawan.

Memang perusahaan bisa tidak memberikan salinan kontrak kerja karyawan dan menggantinya dengan memasang kontrak yang bersifat jamak di papan pengumuman perusahaan.

“Hanya saja, sebagai bentuk etika perusahaan yang baik, salinan kontrak mestinya dipegang juga oleh karyawan. Kan bisa difotokopi,” tambahnya.

Pada kesempatan terpisah, pihak PT Omya Indonesia belum memberikan jaminan akan memenuhi permintaan Pemkab Rembang terkait dengan 8 karyawan yang kontraknya habis agar dipekerjakan kembali.

Omya hanya berjanji akan mempertimbangkan mereka saat ada rekrutmen Juni nanti.

Sementara itu, Nur Kholis, koordinator karyawan yang statusnya dipertahankan perusahaan berharap agar Omya bisa kembali mempekerjakan 8 rekannya itu.

Namun ia pesimistis harapannya itu bakal dipenuhi perusahaan, mengingat belum ada tanda-tanda dari Omya merevisi keputusan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan