Dikucuri 250 Juta, Usulan Dewan Pendidikan Tak Digubris Bupati

Rabu, 25 Desember 2019 | 13:06 WIB

Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang saat kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruan tahun 2018. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Tudingan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang vakum selama satu tahun dibantah oleh Ketua Dewan Pendidikan Ahmad Sururi. Menurutnya Dewan pendidikan sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang.

Dirinya menegaskan sejak dilantik, Dewan Pendidikan langsung tancap gas dalam menyikapi berbagai persoalan pendidikan. Apalagi tahun 2018 Dewan Pendidikan mendapat anggaran Rp250 juta untuk biaya operasional. Namun tahun 2019 memang tidak ada anggaran sama sekali dari Pemkab Rembang. Wewenang dari Dewan Pendidikan sendiri berbeda dengan DPRD karena tidak mempunyai hak mengatur anggaran.

Salah satu usulan penting yang dihasilkan oleh Dewan Pendidikan adalah wajib madrasah diniyah (Madin) bagi SMP dan SMA di Kabupaten Rembang. Usulan tersebut muncul setelah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pasuruhan tahun 2018 lalu.

“Tidak benar kalau Dewan Pendidikan Vakum selama setahun, kita ada kegiatan walaupun sifatnya memenuhi undangan dan juga menanggapi isu-isu seputar pendidikan,” ungkapnya.

Anggota Dewan Pendidikan Adib Ulinnuha menyatakan sudah satu tahun usulan tentang wajib Madin tidak di respon oleh Bupati sebagai pegambil kebijakan. Padahal untuk menghasilkan usulan tersebut pihaknya sudah melakukan riset dan juga studi banding ke Pemkab Pasuruhan.

Secara sosiologis Rembang dengan Pasuruhan tidak berbeda jauh, kultur masyarakat santri sangat melekat di kedua kabupaten pesisir utara tersebut. Mestinya kebijakan itu harus segera direalisasi namun sampai usulan wajib madin digantung hampir satu tahun dan tidak ada tindak lanjut.

Padahal, efek jangka panjang terhadap anak-anak di Rembang jika wajib Madin dijalankan akan sangat positif. Anak-anak akan mempunyai bekal agama ketika beranjak dewasa.

“Kami sudah menjalankan kegiatan sesuai tupoksi, anggaran sudah dipakai, riset sudah kami lakukan, usulan juga sudah ada tinggal kebijakan Bupati ini bagaimana?” ungkap pria berkacamata ini.

Ali Mashar salah seorang guru di Madrasah Diniyah Al-Hasan Desa Tuyuhan Kecamatan Pancur sangat sepakat jika Pemkab Rembang mengeluarkan aturan wajib Madin bagi para siswa SMP dan SMA agar pendidikan agama bisa diajarkan sejak dini. Hal tersebut tentunya akan bermanfaat bagi generasi muda kedepan, dan lebih jauh lagi akan menyiapkan pemimpin bangsa yang mempunyai pondasi agama kuat.

Penulis : Mohammad Siroju Munir
Editor : Mohammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan