Sempat Diduga Ilegal, Polisi Korek Transaksi BBM Berekomendasi di SPBU Tireman

Kamis, 11 Desember 2014 | 18:55 WIB
Bus jurusan Rembang-Blora yang hendak memuat solar dalam jeriken yang dibeli di SPBU Tireman, Kamis (11/12/2014). (Foto:mataairradio.com)

Bus jurusan Rembang-Blora yang hendak memuat solar dalam jeriken yang dibeli di SPBU Tireman, Kamis (11/12/2014). (Foto:mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Sejumlah personel polisi dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Rembang mengorek transaksi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berjeriken terhadap pemegang rekomendasi di SPBU Tireman, Kamis (11/12/2014) siang.

Polisi curiga, pembelian BBM jenis solar yang dimasukkan ke jeriken berkapasitas 30 kilogram itu, hendak disalahgunakan. Apalagi surat rekomendasi itu dibawa oleh seorang sopir bus jurusan Rembang-Blora bernomor polisi K 1672 AD. Jumlahnya pun cukup banyak, hingga 11 jeriken.

Tak ingin kecolongan, Kasatreskrim Polres Rembang Iptu Eko Adi Pramono yang secara kebetulan melintas, segera melakukan klarifikasi di lapangan. Dia sempat menanyai pihak sopir bus dan pihak SPBU.

“Namun kami belum menemukan indikasi penyalahgunaan dari transaksi tersebut,” ungkapnya kepada mataairradio.com.

Meski demikian, Eko tetap meminta kepada pihak SPBU untuk memperketat pengawasan transaksi BBM baik jenis solar atau premium terhadap pembeli yang mengantongi rekomendasi dari dinas terkait.

“Jika perlu, bisa dilakukan pengarsipan untuk memantau jumlah transaksi mereka dalam sebulan,” tandasnya.

Supervisor SPBU Tireman Muhammad Syafik mengaku hanya melayani pembelian BBM bersubsidi dari mereka yang mengantongi rekomendasi dari dinas terkait.

“Jika tidak mengantongi rekomendasi, tetapi membeli dengan menggunakan jeriken, kami akan tegas menolak,” tegasnya.

Menurutnya, transaksi yang kebetulan dicek oleh polisi siang itu adalah untuk pembeli yang mengantongi rekomendasi dari Distanhut atau Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang.

“Surat rekomendasi itu atas nama petani Desa Kemadu Kecamatan Sulang dan memuat keterangan untuk mencukupi kebutuhan traktor tangan dan pompa air,” ungkapnya.

Syafik menyebutkan, jatah solar maupun premium yang tertera di surat rekomendasi tersebut, sebanyak masing-masing 600 liter. Lantaran hanya membeli 11 jeriken atau sekitar 330 liter, pihaknya bisa melayani.

“Namun setelah pembelian ini, kami akan cermat memeriksa. Jangan sampai lebih dari 600 liter per bulan. Karena jatah dalam sebulan, hanya segitu,” kata Syafik

Pemerintah Kabupaten Rembang memang memberikan ruang kepada pelaku usaha mikro dan kecil di kabupaten ini untuk tetap mendapatkan pelayanan bahan bakar minyak bersubsidi, seiring pembatasan atau pengaturan BBM oleh Pemerintah, melalui pemberian rekomendasi.

Pemkab Rembang menerbitkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Bersubdidi untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan, dan Pelayanan Umum di Kabupaten Rembang menyikapi pembatasan BBM bersubsidi tersebut.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan