Didakwa Lakukan Perusakan, Kades Bogorame Hadirkan Ahli Meringankan

Selasa, 1 September 2015 | 19:37 WIB
Anggit Wicaksono, ahli administrasi ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Rembang, Selasa (1/9/2015) siang dalam sidang kasus dugaan perusakan pagar kayu milik pengusaha penggergajian Haji Basis. (Foto: Pujianto)

Anggit Wicaksono, ahli administrasi ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Rembang, Selasa (1/9/2015) siang dalam sidang kasus dugaan perusakan pagar kayu milik pengusaha penggergajian Haji Basis. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Pengadilan Negeri Rembang, Selasa (1/9/2015) siang kembali menggelar sidang kasus dugaan perusakan pagar kayu milik pengusaha penggergajian Haji Basis, dengan terdakwa Kepala Desa Bogorame Kecamatan Sulang, Budi Lestariyono.

Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang meringankan dari pihak terdakwa. Anggit Wicaksono, ahli administrasi negara menganggap upaya paksa untuk membuka jalan umum yang ditutup hanya karena adanya perjanjian jual-beli, boleh dilakukan oleh pemerintah desa.

“Kepentingan umum mesti dikedepankan. Seperti yang dilakukan Ahok (dengan menggusur warga di Kampung Pulo),” katanya.

Tetapi, Anggit yang merupakan dosen Universitas Muria Kudus mengingatkan, sebelum dilakukan upaya paksa, pemerintah perlu mendahuluinya dengan rangkaian proses administrasi.

“Secara formil hukum administrasi, pelaksanaan penertiban didahului dengan pemberitahuan. Ada keputusan tata usaha negaranya. Musyawarah desa itu bagian dari KTUN,” katanya.

Menurutnya, jika cara formil itu tidak ditempuh, akan terjadi cacat administrasi atau mal administrasi. Pelanggaran mal administrasi, secara materiil harus diselesaikan dengan undang-undang administrasi.

“Kalau formilnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tandasnya.

Kasus dugaan perusakan yang dilaporkan oleh Haji Basis bermula dari dibukanya kembali jalan desa yang sempat “mati”. Di jalur yang akan dipakai untuk jalan desa itu, melintasi tanah yang oleh Haji Basis diklaim milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), bukan milik desa.

Basis memiliki perjanjian sewa-menyewa dengan PT KAI, sehingga menolak jika tanah itu dipakai untuk jalan. Tetapi warga yang tidak sabar, membuka pagar yang menghalangi jalur, karena diklaim sebagai jalan desa. Basis yang tak terima, lalu melaporkan warga dan Kepala Desa Bogorame ke polisi.

 
Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan