Dianggap Efektif, Dinsos Akan Teruskan Labelisasi PKH

Sabtu, 1 Juni 2019 | 11:44 WIB

Salah satu rumah keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pamotan. (Foto: mataairradio.com)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Rembang menilai bahwa labelisasi keluarga miskin yang dilakukan oleh Pendamping PKH Kecamatan Pamotan dianggap efektif untuk turunkan jumlah KPM PKH.

Untuk Kecamatan Pamotan sendiri dari 2835 KPM yang tercatat, sebanyak 163 KPM menyatakan mundur dan ditambah dua KPM lagi mundur karena pemberitannya sempat viral di media sosial.

Kabid Pemberdayaan Sosial pada Dinsos PPKB setempat Nasaton Rofiq menyatakan bahwa Rembang mendapatkan penghargaan dari Pemprov Jawa Tengah karena dianggap mampu menurunkan jumlah KPM PKH yang awalnya hanya tujuh KPM yang mengundurkan diri sampai Mei 2019 sudah 1530 KPM seluruh Rembang.

Dirinya menyatakan bahwa labelisasi dianggap efektif untuk menurunkan jumlah KPM PKH karena bagi warga penerima PKH akan merasa malu jika ternyata sudah mampu dan rumahnya di beri label. Akan tetapi memang ada beberapa KPM yang tetap meneruskan PKH walaupun dianggap mampu.

“Efektif Mas, insya allah seluruh Rembang nanti akan kita lakukan labelisasi, tinggal menganggarkan saja. Kemungkinan tahun 2020, kalaupun ada desa yang berinisiatif menggunakan dana desa untuk labelisasi itu malah lebih bagus,” tegasnya.

Rofiq menambahkan banyaknya masukan dari masyarakat terkait sasaran penerima PKH yang tidak tepat menjadi dasar untuk mengverifikasi dan evaluasi ulang data dari penerima PKH. Oleh karena itu ada kerja sama antara pihak Kepolisian dan Kementerian Sosial melalui Dinsos PPKB setempat untuk membentuk satuan tugas (Satgas) Bantuan Pemerintah bersama dengan kepolisian.

Salah satu tugasnya adalah memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang mampu untuk mundur agar bantuan PKH bisa tepat sasaran khususnya bagi yang membutuhkan.

“Kita terus bekerja untuk sosialisasi Mas, namun suatu saat jika akan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Bantuan PKH sendiri bisa berhenti dengan dua cara yaitu penerima bantuan mengundurkan diri karena sudah mampu atau melalui rekomendasi desa hasil musyawarah desa (Musdes).

 

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor: Mohamad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan