Dewan Pendidikan Rembang Minta Supaya Madrasah Diperhatikan

Senin, 22 Maret 2021 | 17:44 WIB

Ketua Dewan Pendidikan Kabuapten Rembang Kholid Suyono saat memberikan sambutan dalam forum diskusi kelompok terpumpun bersama dengan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI, Moh. Arwani Thomafi, serta kepala madrasah se-Rembang, pada Ahad (21/3/2021) sore. (Foto: Mukhammad Fadlil)

 

LASEM, mataairradio.com – Dewan Pedidikan Kabupaten Rembang meminta supaya pemerintah memerhatikan nasib keberlangsungan madrasah. Seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) , dan Madrasah Aliyah (MA).

Hal itu muncul saat kegiatan diskusi kelompok terpumpun yang digelar oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang bersama dengan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI, Moh. Arwani Thomafi, serta kepala madrasah se-Rembang, pada Ahad (21/3/2021) sore.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang, Kholid Suyono menilai, perhatian pemerintah terhadap madrasah masih dirasa kurang. Hal itu menurutnya, disebabkan oleh sinergisitas antara Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang terbilang minim.

“Di Rembang ini antara kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Kantor Agama itu kurang sinergi. Tidak saling bekerja-sama dengan baik, ini realita di lapangan. Rekomendasi hasil dari pertemuan ini nanti akan kami sampaikan ke Pak Bupati. Mumpung masih ada waktu RPJMD yang akan datang,” terangnya.

Ketua Fraksi PPP MPR RI, Moh Arwani Tomafi mengungkapkan, di DPR pihaknya sering mendorong supaya tidak membeda-bedakan definisi antara madrasah dan sekolah.

Arwani berharap, agar pihak DPRD Rembang segera melakukan revisi perda yang dirasa tidak ramah terhadap madrasah. Selain itu, pihak DPRD Rembang juga diminta melakukan kunjungan ke kabupaten yang punya manajemen kebijakan yang baik di dalam mengurus madrasah.

“Madrasah ini sudah berdiri sejak sebelum negara merdeka. Negara jangan lupa terhadap madrasah. DPRD Rembang segera lakukan revisi perdanya. Banyak-banyak kunjungan ke kabupaten yang dalam mengurus madrasah baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag Rembang Sya’dullah menyampaikan, sesuai dengan undang-undang, madrasah sama dengan sekolah. Ia mengungkapkan, yang menjadi kendala di daerah yaitu penyebutan madrasah belum siginifikan.

“Masih menyebut sekolah dan sederajat, sehingga ketika ada even tertentu madrasah agak kesulitan untuk mengaksesnya. Karena disebut kegiatannya untuk sekolah. Ke depan antara sekolah dan madrasah semoga bisa disejajarkan,” jelasnya.

Menurutnya, sumbangsih madrasah di Kabupaten Rembang bisa dibilang signifikan. Sebab mengacu pada data jumlah madrasah di Rembang, ada 60 RA, 48 MI, dan 46 Mts, serta 21 MA. Dengan total jumlah siswanya dari level RA hingga MA ada 20 ribu lebih.

Tak hanya soal kesulitan mengakses pada kegiatan tertentu, Sya’dullah juga mengungkapkan, tidak semua guru madrasah di Rembang terkaver tunjangan profesi guru (TPG) maupun insentif pemerintah. Pihak Kantor Kemenag Rembang mencatat masih ada 500 lebih.

“Jumlah guru non PNS di madrasah ada 1.665 guru. Yang dapat TGP baru 487 orang, sedangkan yang mendapatkan insentif 592 orang. Masih ada 576 guru yang belum mendapatkan TPG dan insentif pemerintah,” ungkapnya.

Intensif itu diberitakan tahun lalu, karena anggaran tidak mencukupi, yang terkaver hanya 592 guru. Mereka mendapatkan Rp250 ribu per bulan dikali 12 bulan. Pencairannya dilakukan secara bertahap.

“Tahun ini, intensif anggaran sudah ditarik ke pusat. Sehingga, berapa jumlah kuota saat ini kami belum mengetahui. Hingga kemarin belum ada pendataan. Karena masih proses pendataan pencairan BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” pungkasnya.

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Mukhammad Fadlil




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan