Dewan Pendidikan Minta Guru Honorer Tidak Mogok Mengajar

Selasa, 9 Oktober 2018 | 21:51 WIB

 

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang, Ahmad Sururi, saat diwawancarai mataairradio.com, pada Selasa (9/10/2018) pagi, di Kantor DPRD Setempat. (Foto: Mohammad Siroju Munir)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Guru Honorer di Kabupaten Rembang yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) diminta mengurungkan rencana aksi mogok mengajar pada 15-31 Oktober 2018 mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Ahmad Sururi saat ditemui reporter mataairradio.com seusai mengikuti Sidang Paripurna Istimewa di Ruang Rapat Kantor DPRD setempat, pada Selasa (9/10/2018) pagi.

Menurutnya, apabila rencana aksi mogok mengajar tersebut benar-benar dilakukan, maka yang akan menjadi korbannya adalah para murid.

“Yang akan terkena imbas aksi ini adalah murid-murid yang notabene adalah harapan bangsa mendatang. Sehingga sangat merugikan, jika kegiatan belajar mengajar (KBM) terhenti,” ujarnya.

Ia memperingatkan, rencana aksi mogok mengajar oleh guru honorer merupakan tindakan yang menyalahi aturan, karena akibatnya murid juga ikut mogok belajar karena tidak ada yang mengajar mereka.

“Jika nanti guru mogok, murid akan ikut mogok belajar karena tidak ada yang mengajar. Itu malah akan merusak tatanan yang ada selama ini,” tegasnya.

Sururi mengatakan, persyaratan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN) merupakan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator.

“Sehingga Pemkab perlu membantu, jika para guru honorer ingin mendesak tuntutan ke Pusat (Pemerintah Pusat, red.),” katanya.

Menurutnya, ada solusi terkait tuntutan para guru honorer. Yaitu bagi guru honorer yang sudah lama mengabdi (paling tidak sepuluh tahun ke atas, red.), diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Namun tidak semua guru honorer bisa masuk, karena harus difilter terlebih dahulu. Tergantung masa pengabdiannya,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, FHI menggelar aksi unjuk rasa melalui audiensi menuntut supaya tenaga honorer K2 diangkat menjadi CPNS dan revisi pembatasan CPNS maksimal umur 35 tahun.

Serta, agar pemerintah segera mendesak penyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Apabila sampai tanggal 13 Oktober mendatang tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka pihaknya akan menggelar aksi mogok mengajar mulai dari tanggal 15 sampai 31 Oktober 2018.
Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan