Dandung Diminta Ungkap Aktor Lain Kasus Buku Ajar

Sabtu, 22 Februari 2014 | 14:43 WIB

 

Ilustrasi

Ilustrasi

REMBANG, MataAirRadio.net – Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Dandung Dwi Sucahyo diminta berani mengungkap keterlibatan aktor lain dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus APBD tahun 2011.

Apalagi pada persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (20/2) kemarin, Jaksa Penuntut Umum menuntut Dandung dihukum lima tahun penjara, membayar denda Rp200 juta, dan mengembalikan uang negara Rp4,2 miliar.

Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang Bambang Wahyu Widodo menilai, tuntutan hukuman itu cukup berat. Namun Majelis Hakim bisa mempertimbangkan lain, jika pada sidang mendatang, Dandung kooperatif dan mengungkap aktor lain.

Perbuatan Dandung dinilai oleh jaksa memenuhi unsur pidana dalam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pembayaran denda Rp200 juta yang dituntutkan kepada Dandung, setara dengan enam bulan kurungan. Sementara terkait tuntutan untuk mengembalikan uang negara Rp4,2 miliar, wajib dipenuhi Dandung dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika Dandung tidak bisa memenuhinya, JPU menuntut harta bendanya disita dan apabila penyitaan tidak memenuhi, diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Bambang berharap kepada aparat penegak hukum untuk menyentuh juga rekanan pengadaan buku ajar, sekaligus menetapkannya sebagai tersangka. Rekanan dinilai terlibat karena membantu memuluskan dugaan korupsi tersebut.

Seperti diketahui, Dana Alokasi Khusus tahun 2011 itu digunakan untuk pengadaan buku pelajaran tingkat SD dan SMP. Untuk buku tingkat SD dialokasikan Rp5,3 miliar dan SMP Rp2,5 miliar. Pelaksana proyek pengadaan buku adalah CV Aneka Ilmu dan PT Begawan Ilmu.

Kenyataannya, buku yang diadakan, khususnya muatan lokal, tidak tercantum dalam SK Gubernur tentang Daftar Muatan Lokal yang diperbolehkan. BPKP Jawa Tengah menilai kerugian atas proyek buku yang tidak sesuai aturan itu mencapai Rp4,2 miliar. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan