Sambut Dana APBN, Desa Mulai Berburu Staf Administrasi

Jumat, 3 Januari 2014 | 16:31 WIB
Besaran Dana Perimbangan APBD.

Besaran Dana Perimbangan APBD.

BULU, MataAirRadio.net – Sejumlah desa di Kabupaten Rembang mulai berburu tenaga staf administrasi dalam menghadapi rencana kucuran dana dari Negara. Undang-Undang tentang Desa yang belum lama disahkan, di antaranya mengamanatkan kucuran dana sebesar 10 persen dari dana perimbangan APBD kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus atau DAK.

Kepala Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu Aris Winarto mengaku mulai berburu tenaga staf administrasi yang mampu menguasai komputer, dalam menghadapi kucuran dana besar itu.

Dia pun mengakui, kemampuan perangkat desanya belum mumpuni mengoperasikan komputer. Sementara mencari di desanya sendiri juga tidak serta merta gampang, karena mereka yang terampil komputer, umumnya sudah memiliki pekerjaan. Selain berburu tenaga administrasi, dirinya membutuhkan pelatihan pengelolaan keuangan desa.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Rembang Akhsanudin mengatakan, kucuran dana besar untuk desa memang perlu diimbangi dengan kemampuan administrasi dan tata kelola keuangan. Tenaga administrasi, menurutnya diperlukan, terutama yang memiliki kemampuan teknologi dan informasi komputer.

Akhsanudin mengakui, perangkat desa di banyak daerah, masih terbentur pada kemampuan komputerisasi. Dia mengklaim, pemerintah kabupaten bukannya tidak memberikan pelatihan kepada mereka. Tahun 2012, para sekretaris desa sudah diberi pelatihan sistem informasi manajemen terpadu atau simadu. Namun hasilnya memang belum efektif.

Pihak pemkab menilai penting keberadaan tenaga administrasi di desa, selain sekdes. Hanya saja, petunjuk pengupahannya memerlukan dasar aturan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pada APBD 2014 Kabupaten Rembang, besarnya dana perimbangan dari Pusat setelah dikurangi DAK mencapai Rp730 miliar. 10 persennya berarti sekitar Rp73 miliar. Jika dibagi rata untuk 287 desa di kabupaten ini, maka tiap desa akan kebagian sekitar Rp254 juta per tahun.

Selain dana dari APBN, desa juga memiliki pendapatan dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



One comment
  1. ahmad nobianto

    Mei 22, 2015 at 10:57 pm

    Apabila desa membutuhkan pelatihan manajemen keuangan desa, sertifikasi dan sebagainya bisa menggunakan lembaga saya. Info lebih lanjut di mo 081.359.09.2000.
    Terimakasih
    Salam

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan