Bupati Pertimbangkan Bantu Alokasi Tunjangan GTT Madrasah

Kamis, 25 Januari 2018 | 16:23 WIB

Bupati Rembang Abdul Hafidz pada sebuah kesempatan jumpa pers dengan awak media di Kantor Sekretariat PWI Kabupaten Rembang, Selasa (2/1/2017) pagi. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Bupati Rembang Abdul Hafidz menyatakan mempertimbangkan untuk membantu mengalokasikan bantuan guna tunjangan bagi guru tidak tetap (GTT) di madrasah.

Kepada mataairradio, Kamis (25/1/2018) pagi, Hafidz mengatakan, sebenarnya tunjangan fungsional bagi guru madrasah non-PNS bukan kewenangan Pemkab, tetapi wewenang pihak Kemenag.

“(Tunjangan fungsional) Itu semestinya kewenangan Kemenag, bukan Pemkab,” katanya.

Menurutnya, kalau pun Pemkab membantu, tidak bisa dilakukan serta merta. Apalagi, Pemkab kini telah menerapkan e-planning dan e-budgeting.

“Perlu dikaji dulu sejauh mana kewenangan Pemkab dan kemampuan anggaran,” paparnya.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Rembang Ilyas mengatakan, pihaknya akan mengawal aspirasi GTT madrasah untuk mendapat bantuan dari Pemkab.

“Kalau tunjangan fungsional dari Pemerintah Pusat dihapus, itu kami sesalkan. Pemkab harus memberi perhatian, karena mereka memberi andil bagi pendidikan di Rembang,” katanya.

Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mengenai kebutuhan anggarannya.

“Paling cepat, jika memungkinkan, penganggaran dilakukan di APBD Perubahan 2018,” ujarnya.

Di APBD 2019, menurut Ilyas, Pemkab juga perlu menyiapkan alokasi untuk bantuan bagi guru madrasah non-PNS, sebagai antisipasi.

“Jika ternyata nanti Pusat kembali memberi tunjangan, alokasi dari APBD bisa masuk Silpa,” katanya.

Ilyas menambahkan, di Jawa Timur, pemerintah di daerah mengalokasikan bantuan guna tunjangan bagi GTT.

“Kebetulan di Jawa Timur menerima informasi penghapusan tunjangan fungsional lebih awal,” imbuhnya.

Di Rembang, informasi mengenai penghapusan tunjangan ini, diterima terlambat. Ilyas mengaku mendengarnya setelah APBD 2018 ditetapkan.

Padahal, Kemenag Rembang mendapatkan informasi tersebut pada bulan November 2017. Artinya, sebelum APBD 2018 disahkan.

Sebagaimana diberitakan, 900-an GTT madrasah tidak lagi menerima tunjangan fungsional yang besarnya Rp250.000 per bulan.

Terakhir, mereka menerima tunjangan dari Pemerintah Pusat ini untuk semester pertama 2017.

Guru madrasah non-PNS ini sempat berharap mereka mendapat tunjangan serupa di semester kedua 2017, tetapi ternyata tak cair. Belakangan mereka baru tahu kalau tunjangan dihapus.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan