Bupati Hafidz: Tak Ada Kampanye di Rakor Kades

Jumat, 12 April 2019 | 10:03 WIB

Bupati Rembang, Abdul Hafidz memberikan penjelasan dalam rapat koordinasi (Rakor) kepala desa (Kades) untuk membahas perubahan beberapa regulasi, pada Kamis (11/4/2019), di Aula Lantai IV Kantor Bupati. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pemerintah Kabupaten Rembang kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) kepala desa (Kades) untuk membahas perubahan beberapa regulasi, pada Kamis (11/4/2019), di Aula Lantai IV Kantor Bupati setempat.

Pertemuan serupa sebelumnya sudah dilakukan pada Bulan Februari 2019 kemarin.

Bupati Rembang, Abdul Hafidz menjelaskan, perlunya Rakor Kades yang kedua ini, lantaran ada informasi-informasi terkini terkait perubahan-perubahan regulasi.

Selain itu, juga ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh masing-masing kepala desa, yakni mengenai keterbukaan informasi publik.

“Kegiatan rakor ini kita lakukan karena perlu adanya informasi-informasi terkini. Karena ada perubahan-perubahan regulasi. Disamping juga akan menerima pencerahan keterbukaan informasi publik,” katanya.

Bupati menegaskan, bahwa di dalam pertemuan tersebut tidak ada upaya kampanye untuk salah salah pasangan calon presiden maupun wakil prsiden.

“Ini bukan ada kampanye. Nol tidak ada kampanye. Tidak usah ini ameh digiring. Tidak usah. Tidak ada giring menggiring. Murni ada informasi yang perlu diinformasikan kepada Bapak/Ibu sekalian. Karena ini sudah banyak informasi-informasi yang menyesatkan,” ujar Bupati.

Menurutnya, Kades perlu diberikan pembekalan informasi yang memadai, sebab majumundurnya negara bergantung pada kepala desa. Hafidz berharap kepada seluruh kepala desa, supaya menjaga masing-masing desa yang dipimpinnya.

Bupati menjelaskan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa menggambarkan maju mundurnya negara tergantung desa.

Maka, lanjut Bupati, konsekuensi dari undang-undang itu, dinamikanya berubah-ubah. Berubahnya dinamika tersebut apabila tidak ditanggapi atau direspon dengan benar, akan mengganggu kepentingan negara.

Sementara itu, terkait dengan adanya rakor kades yang kedua, sedangkan Dana Desa belum cair, menurut Bupati pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tergantung kecepatan Kades dalam mengurus administrasi pengajuan dana tersebut.

“Baru dua bulan kok sudah rapat lagi, sedangkan ADD sama DDnya belum keluar. Soal Dana Desa, soal ADD tergantung anda semua. Apabila anda cepat mengajukan, maka dananya akan cepat cair,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Rembang, Nur Purnomo Mukdiwidodo menerangkan, digelarnya rakor kali ini untuk memberikan informasi kepada kades terkait kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Terutama terkait dengan pemberian penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa, setara Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Selain itu, juga sosialisasi pembuatan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) dan Sosialisasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak tahun 2019, serta sosialisasi keterbukaan informasi publik,” pungkasnya.

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan