Plt Bupati Sebut DPPKAD Kurang Update Objek Pajak

Rabu, 30 April 2014 | 19:11 WIB
Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz memberikan hadiah atas pelunasan PBB-P2 kepada Pemerintah Kecamatan Sumber, Sulang, dan Pamotan, Rabu (30/4). (Foto: Pujianto)

Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz memberikan hadiah atas pelunasan PBB-P2 kepada Pemerintah Kecamatan Sumber, Sale, dan Pamotan, Rabu (30/4). (Foto: Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz menyebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD kurang “update” terhadap objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

“Kami tegaskan masih ada kekurangan dalam hal pendataan (dari dinas terkait). Utamanya, terhadap (objek pajak) yang dulu masih kosong, sekarang telah berbangunan,” ujar Hafidz saat berbicara di acara Pekan Panutan PBB-P2 di Pendapa Museum Kartini Rembang, Rabu (30/4) siang.

Nilai jual objek pajak bergantung pada perhitungan nilai bumi dan bangunan. Menurut Hafidz, jika tidak dilakukan “update” pendataan secara rutin, maka perbedaan besarnya PBB-P2 yang dibayarkan wajib pajak, bisa memicu kecemburuan dan masalah.

“Pendataan rutin bisa dilakukan setiap semester atau (paling tidak) setahun sekali. Ini penting agar tidak menimbulkan masalah. Sering saya dapat pengaduan tentang perbedaan besarnya pajak yang harus dibayar gara-gara perubahan objek pajak. Kepala DPPKAD perlu merespon ini,” katanya menegaskan.

Dalam kesempatan ini, Plt Bupati Rembang menyerahkan hadiah atas pelunasan PBB-P2 tahun 2013 tingkat kecamatan. Ada tiga kecamatan yang memperoleh penghargaan tersebut, yakni Kecamatan Pamotan, Sumber dan Sale.

Ketua Tim Intensifikasi PBB-P2 Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni menjelaskan, pekan panutan pembayaran PBB-P2 digelar agar target pendapatan asli daerah bisa tercapai. Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga diharapkan meningkat.

“Dengan telah dikelolanya PBB-P2 oleh Pemkab Rembang, kami sangat mengharapkan akan lebih banyak lagi potensi yang dapat digali. Sebab saat ini, mulai ada banyak bangunan baru seiring tumbuhnya iklim investasi di Rembang,” ujar Hamzah.

Pihaknya telah menerbitkan sebanyak 371.517 lembar SPP PBB-P2 yang telah terdistribusi ke tingkat desa dan kelurahan. Jatuh tempo pada pembayaran PBB-P2 adalah pada 30 September 2014.

“Sesuai ketentuan, apabila ada keterlambatan, maka pembayaran dari waktu jatuh tempo bakal dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen setiap bulan,” katanya.

Pembayaran PBB-P2 di Rembang dilakukan melalui BPD Jateng. Pembayaran dapat dilakukan di kantor cabang pembantu dan di kantor kas maupun tempat pembayaran di Kecamatan Sulang dan Pamotan serta melalui pelayanan ATM. Bank Jateng juga menyediakan mobil keliling guna melayani penerimaan setoran PBB-P2. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan