Buntu, Pansus Minta BPK Audit Investigatif

Selasa, 30 Juni 2015 | 20:09 WIB
Ketua Pansus DPRD yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang Puji Santoso dalam sebuah perbincangan dengan reporter mataairradio. (Foto: mataairradio.com)

Ketua Pansus DPRD yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang Puji Santoso dalam sebuah perbincangan dengan reporter mataairradio. (Foto: mataairradio.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – Pansus DPRD Rembang yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang akan meminta BPK agar melakukan audit investigatif. Hal itu jika upaya untuk mencari penyelesaian atas polemik pelabuhan terus menuai jalan buntu.

Ketua Pansus Puji Santoso mengatakan belum ada kesepakatan atas saling klaim lahan dan operasi pelabuhan. Tiga perwakilan investor dari BAK, BRTK, serta AHK, tidak mau saling mengalah atau sepakat soal lahan mereka di pelabuhan. Rapat Pansus pada Selasa (30/6/2015) siang pun berakhir buntu.

“Kita akan minta BPK melakukan audit investigatif apabila belum juga ada kesepakatan soal konflik di internal mereka (para investor, red.),” tegasnya.

Menurut Puji, jika pun penyelesaian polemik pelabuhan mesti lewat audit investigatif BPK, itu tidak masalah dari segi waktu. Pansus DPRD dibentuk tidak untuk hak angket legislatif, tetapi untuk mencarikan solusi atas masalah. Itu artinya tidak ada batasan 60 hari, seperti yang dia sering sampaikan ke media.

Nantinya, audit investigatif BPK akan memunculkan rekomendasi. Rekomendasi dari BPK itu akan dipakai oleh Pansus DPRD untuk memberikan saran ke Pemkab Rembang terkait polemik pelabuhan. Puji masih menanti perkembangan sikap dari investor untuk menentukan langkah pelibatan BPK.

“Nggak ada masalah soal waktu. Kita bukan Pansus untuk hak angket yang dibatasi waktu 60 hari. Kita cari solusi. Jika nanti melibatkan BPK, maka rekom dari BPK yang akan juga kita pakai rekomendasi kepada Pemkab,” terangnya.

Sementara itu, terlepas dari kebuntuan rapat Pansus Tanjung Bonang yang mempertemukan para investor, terungkap adanya dugaan dobel anggaran untuk pelabuhan. Dugaan dobel anggaran yang diungkap Komisaris PT BAK Mindo Herbert Sitorus itu misalnya soal pengadaan navigasi dan Amdal pelabuhan.

Dobel itu artinya kegiatan dianggari oleh Pemkab, tetapi juga dibiayai oleh BAK. Mindo juga membeber adanya sebuah perseoran terbatas yang selama ini menaungi sepakbola profesional di Rembang, tetapi digunakan untuk menggarap jety pelabuhan dengan nilai miliaran rupiah.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan