Bumdes Pamotan Pertanyakan Pengelolaan Air Depan Balai Desa

Sabtu, 1 Desember 2018 | 15:25 WIB

Tandon air sebelah kantor balai desa yang dikelola oleh Pabrik Es Saripetojo Rembang dan dipertanyakan oleh Pemdes Pamotan. (Foto: mataairradio.com)

 

 

PAMOTAN, mataairradio.com – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pamotan mempertanyakan pengelolaan air yang selama ini dikelola oleh pabrik es Saripetojo dengan mengambil air di sumber mata air tanah tepatnya disekitar balai desa Pamotan.

Ketua Bumdes Pamotan Agus Langgeng mengaku pihaknya tidak mengetahui siapa yang membangun dan kepemilikan juga belum jelas antara pihak desa atau pihak Saripetojo.

Namun penguasaannya sampai saat ini diambil oleh pihak Saripetojo. Agus mempertanyakan batas waktu kontrak kerjasama antara pihak desa dengan Saripetojo, iapun mengacu pada warga Dukuh Mudal yang juga menanyakan kontrak kerjasama antara warga dengan PDAM yang sudah kadaluarsa.

Dari informasi yang didapat, pihak desa hanya memperoleh kompensasi sebesar Rp 500 ribu per bulan, padahal air yang ada diangkut puluhan tangki setiap hari.

“Lima ratus ribu itu saja habis dipakai buat bayar listrik dan yang jaga tandon Mas, ” ungkapnya.

Apalagi dengan keadaan sekarang ini dimana warga banyak yang kesulitan air, Agus berharap bahwa pengelolaan sumber mata air dekat kantor balai desa dikembalikan lagi ke Pemdes.

Logikanya, air adalah aset desa namun kenapa malah dibawa ke luar dan warga sekitar kesulitan air. Dalam hal ini Bumdes Pamotan menyatakan siap untuk mengelolanya.

Ia juga menyinggung air Dukuh Mudal yang disedot oleh PDAM, dampak yang diterima oleh warga cukup signifikan karena sumur dan sungai disekitar menjadi kering.

“Kami hanya ingin tahu kontraknya dulu seperti apa,” bebernya.

Ahmad Khadiq salah kepala dusun (Kadus II) desa Pamotan sepakat ada semacam peninjauan kembali terkait pengelolaan air yang dikuasai oleh pihak pabrik Saripetojo.

Hal tersebut karena sumber mata air di sekitar Pamotan sudah mulai langka, apalagi ada rencana pengeboran oleh PDAM Rembang di Dukuh Glanggang yang dianggapnya merugikan warga setempat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh PJ Kades Pamotan M Imron yang mengaku saat ini sedang menggali data dan informasi terkait kejelasan kepemilikan dan hak pengelolaan air depan kantor balai desa Pamotan.

“Kalau dalam rembug hal ini ditanyakan, saya juga semangat untuk menggali data dan memperjuangkannya,” pungkasnya.

 

 

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor: Mohamad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan