Bobot Mati Kapal Cantrang Segera Diukur Ulang

Kamis, 9 Juli 2015 | 17:00 WIB
Kapal milik nelayan Rembang (Foto: Pujianto)

Kapal milik nelayan Rembang (Foto: Pujianto)


REMBANG, mataairradio.com –
Nelayan pemilik kapal cantrang di Kabupaten Rembang diminta bersiap-siap karena Pemerintah akan segera mengukur ulang bobot mati kapal mereka. Rencananya ukur ulang akan dilakukan setelah Lebaran terhadap kapal cantrang yang terindikasi di-“mark-down”.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rembang Suparman menyebut ada sejumlah kapal cantrang nelayan yang ditengarai dilaporkan berbobot kurang dari 30 grosston, tetapi nyatanya lebih dari itu. Jika ternyata lebih dari 30 grosston, izin kapal itu tidak bisa lagi diurus di provinsi, tetapi harus di tingkat Pusat.

“Ya kami minta nelayan cantrang siap-siap. Kalau ternyata setelah diukur ulang, kapal cantrangnya di atas 31 grosston, nanti SIUP dan SIPI-nya Pusat yang buat, tidak provinsi lagi. Belum jelas kapan ukur ulangnya. Yang jelas dalam tahun ini dan bisa setelah Lebaran,” katanya.

Suparman mengaku belum menyosialisasikan rencana ukur ulang itu kepada nelayan. Tetapi dia mengaku akan segera melakukan secepatnya. Berdasarkan catatannya, jumlah kapal cantrang di Kabupaten Rembang hingga tahun ini mencapai lebih dari 300 unit.

Menurutnya, dari pertemuan antar-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan se-Jawa Tengah dan perwakilan himpunan kelompok nelayan pada Senin 6 Juli kemarin di Semarang, muncul permintaan kepada Pemerintah Pusat agar ukur ulang dilakukan di titik konsentrasi atau semacam jemput bola ke daerah.

“Belum sosialisasi. Itu memang tugas kami. Secepatnya lah kami lakukan. Timnya dari Pusat. Kami minta agar ada semacam jemput bola ke daerah. Ukur ulangnya di daerah,” terangnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun di kalangan nelayan cantrang, mereka tidak kaget dengan rencana Pemerintah soal ukur ulang bobot mati kapal. Tetapi sebelum ukur ulang dilakukan, nelayan berharap agar nasib larangan cantrang jelas dulu sebagaimana rekomendasi Ombudsman RI.

Ombudsman meminta agar nelayan diberi masa transisi implementasi larangan penggunaan pukat tarik selama dua tahun. Pukat tarik selama ini dimaknai sebagai jaring cantrang. Ombudsman meminta Menteri terkait untuk melaksanakan rekomendasi itu paling lambat 60 hari sejak 25 Juni kemarin.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan