Berpotensi Konflik, Warga Pertanyakan Isi Perbup Pilkades

Jumat, 6 September 2019 | 22:45 WIB

Ilustrasi (mataairradio.com)

REMBANG, mataairradio.com – Warga mempertanyakan isi dari Perbup Nomor 24 tahun 2019 tentang aturan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang merupakan perubahan kedua dari Perbup nomor 35 tahun 2016.

Ketentuan yang dipertanyakan adalah Pasal 36 Perbup Nomor 24 tahun 2019 terkait seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades jika calon lebih dari lima dengan mekanisme pemberian poin berdasarkan penilaian pengabdian atau pengalaman kerja, pendidikan dan usia.

Henry Wahyudi warga Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang mempertanyakan aturan yang dianggapnya mengebiri semangat demokrasi. Baginya Pilkades seharusnya dipilih oleh rakyat berapapun calonnya. Sebab jika ada mekanisme seleksi dengan sistem poin maka ada beberapa pihak yang diuntungkan tanpa melibatkan rakyat secara langsung. Dan hal tersebut bisa menimbulkan konflik antar pendukung.

Dirinya mencontohkan, jika ada warga biasa dan tidak pernah masuk dalam struktur pemerintahan desa, namun oleh warga dianggap mampu memimpin dan dicalonkan, maka yang bersangkutan bisa saja gugur sebelum bakal calon ditetapkan seandainya calon lebih dari lima. Karena poin pengabdiannya pasti rendah dibandingkan dengan calon lain yang pernah masuk struktur Pemerintah Desa.

“Ini aturan berpotensi rusuh Mas, seharusnya berapapun calon yang daftar itu bisa dipilih oleh masyarakat. Dan itu bukti bahwa demokrasi berjalan. Kalau ada mekanisme poin malah tidak adil. kebetulan di Desa Bajingjowo calonnya sampai 14 Mas” Ungkapnya.

Anggota DPRD Rembang Ridwan saat dihubungi reporter mataairradio.com menyatakan jika aturan tentang seleksi tambahan jika calon lebih dari lima tersebut memang sudah ditetapkan. Jadi masyarakat dan juga panitia Pilkades harus mengikutinya sebagai hukum positif.

Adapun fakta di lapangan aturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik, maka itu menjadi masukan DPRD untuk digunakan sebagai bahan evaluasi ke depan. Yang jelas saat ini DPRD dan Pemkab serta seluruh pihak yang berkaitan harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Dirinya menambahkan, jika Pemkab saat ini mengeluarkan diskresi (keputusan yang dikeluarkan untuk mengatasi persoalan terkait aturan yang tidak jelas) tentang pasal tersebut (Pasal 36 Perbup Nomor 24 tahun 2019) dikhawatirkan pemerintah dianggap tidak memberikan kepastian hukum atau “mencla-mencle”, padahal masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum.

“Ya aturan yang ada dijalankan dulu sebagai hukum positif, kalau fakta di lapangan memperlihatkan bahwa aturan tersebut berpotensi konflik maka itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk kita sampaikan agar bisa menjadi dasar untuk merubah,” pungkasnya.

Beberapa desa terpantau mempunyai pendaftar Kades lebih dari lima misalnya Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang dengan 14 Calon, Desa Pamotan Kecamatan Pamotan dengan enam calon dan Desa Sumberjo Kecamatan rembang juga lebih dari lima.

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor: Mohamad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan