Berkas Perkara Musala Fiktif Segera Naik Penuntutan

Wednesday, 17 June 2015 | 16:58 WIB
Kasi Pidsus Kejari Rembang Eko Yuristianto. (Foto: Pujianto)

Kasi Pidsus Kejari Rembang Eko Yuristianto. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Berkas perkara dugaan korupsi berkedok proyek rehab fiktif musala di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan segera naik ke tahap penuntutan. Rabu (17/6/2015) siang, berkas penyidikan itu mulai disusun oleh penyidik, sehingga pekan depan bisa naik ke tahap berikutnya.

Kepala Seksi Pidsus Kejari Rembang Eko Yuristianto menjelaskan, pelimpahan segera berkas penyidikan ke penuntutan karena masa penahanan tersangka Salimun sudah akan habis pada 25 Juni mendatang. Salimun adalah mandor proyek rehab fiktif musala senilai Rp40 juta tersebut.

Pekan ini, kemungkinan berkas penyidikan dinaikkan ke penuntutan, nyaris tertutup karena kejaksaan dihadapkan pada masa awal Puasa. Menurutnya jika pekan depan ini berkas diperiksa ditahap penuntutan, kapan persidangan akan digelar belum bisa dipastikan. Tergantung masa pemeriksaan itu sendiri.

“Ini sedang proses menuju pelimpahan berkas dari penyidikan ke penuntutan. Mungkin pekan depan. Itu harus karena masa penahanan Salimun sudah akan habis kira-kira 25 Juni nanti. Kalau prediksi kapan disidangkan, kami tidak bisa mengira. Tergantung pemeriksaan di penuntutan,” terangnya.

Lalu apa kabar dengan penanganan kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek infastruktur di lingkup Dinas Pekerjaan Umum? Eko memastikan bahwa kasus itu masih terus berjalan alias terus diselidiki. Pihaknya memastikan tidak ada yang menyendat penanganan kasus tersebut.

Misalnya terkait perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah. Menurut Kasi Pidsus, kerugian ini sudah dikantongi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kejari Rembang tinggal mengikuti saja, karena pokok perkaranya sama.

Belum dinaikkannya status sejumlah saksi yang merupakan pelaksana proyek menjadi tersangka, lebih karena pemeriksaan yang belum komplet. Pihaknya baru memeriksa empat dari tujuh rekanan yang semestinya diperiksa. Jika semua kontraktor sudah tuntas diperiksa, diyakini ada yang menjadi tersangka.

“Kalau yang (kasus) DPU masih terus jalan juga. Masih ada tiga rekanan yang belum kami periksa. Tidak ada yang menyendat kok. Tunggu proses saja. Oh soal audit kerugian negara dari BPKP, kami pakai yang dari Kejati saja. Kan sama perkaranya,” tandasnya.

Sekadar menyegarkan ingatan, kasus dugaan korupsi rehab fiktif musala menyeret enam orang tersangka, di antaranya Kabag Kesra Abdullah dan Anggota DPRD Rembang Muhammad Nurhasan. Dari enam tersangka itu, tiga di antaranya ditahan di rutan, dua jadi tahanan kota, dan Nurhasan belum diperiksa.

Sementara kasus dugaan korupsi proyek di DPU menyeret setidaknya tujuh tersangka, di antaranya tiga pejabat DPU, tiga rekanan, dan seorang Wakil Ketua DPRD Rembang Gunasih. Tiga pejabat DPU masing-masing Sinarman, Chaeron, dan Raharjo bahkan sudah ditahan oleh Kejati di LP Kedungpane.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan