Belum Dihonori, Panwas Pilkada Khawatir Kinerja PPL Merosot

Kamis, 13 Agustus 2015 | 17:32 WIB
Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto dijumpai wartawan keluar dari ruang kerja Pjs Bupati, Kamis (13/8/2015) pagi. (Foto: Pujianto)

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto dijumpai wartawan keluar dari ruang kerja Pjs Bupati, Kamis (13/8/2015) pagi. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Panitia pengawas (Panwas) Pilkada Rembang khawatir kinerja petugas pengawas lapangan (PPL) akan merosot gara-gara belum diberi honor selama dua bulan ini. Apalagi, di beberapa kali kesempatan, PPL mulai mempertanyakan honor kepada panwas tingkat kabupaten.

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto mengakui, kompensasi berpengaruh terhadap semangat kerja. Dia pun mengaku terpikir soal PPL yang belum menerima honor sejak bertugas. Apalagi banyak dari mereka yang kini mulai bertanya tentang kapan honor PPL dibayar.

“Dengan sering bertanya, itu indikasi kalau mereka (PPL) berharap (honor),” ujarnya kepada mataairradio.

Kamis (13/8/2015) pagi, Ketua Panwas Pilkada didampingi Koordinator Divisi Pengawasan Budi Handayani menemui Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Rembang Suko Mardiono di ruang kerjanya. Totok mengaku hanya sebatas berkoordinasi dengan Pjs Bupati soal anggaran Panwas Pilkada.

Menurutnya, Pjs Bupati berkomitmen untuk kembali menggelontorkan anggaran bagi panwas, pasca-terbit Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Pilkada. Tetapi karena baru akan dianggarkan melalui APBD Perubahan, menurut Totok, Pjs Bupati meminta panwas agar bersabar.

“Pekerjaan ini program dari atas, tetapi daerah yang membiayai. Soal usul bon kas daerah, tadi tidak disinggung,” tandasnya.

Seperti diketahui, Panwas Pilkada Rembang baru dialokasi anggaran Rp3,2 miliar. Itu pun, yang dikaver lewat APBD Induk 2015 baru Rp1 miliar dan sudah dicairkan. Bahkan yang satu miliar itu, kini sudah nyaris habis dibelanjakan.

Alokasi Rp3,2 miliar itu pula, dibuat dengan masih berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015. Padahal aturan itu sudah diubah dengan Permendagri 51 Tahun 2015. Dampaknya, Panwas Pilkada menjadi butuh tambahan anggaran kira-kira Rp2 miliar menjadi Rp5,2 miliar.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan