Bawaslu : Pelapor Kasus Politik Uang Harus Siapkan Saksi dan Bukti

Rabu, 20 Februari 2019 | 17:24 WIB

Ketua Bawaslu Rembang, Totok Suparyanto. (Foto: mataairradio.com)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Bawaslu Kabupaten Rembang membeberkan prosedur pelaporan terahadap aksi praktik politik uang pada menjelang Pemilu 2019 mendatang.

Diakui atau tidak fenomena praktik politik uang masih terjadi di semua kalangan masyarakat, namun yang menjadi masalah adalah budaya tersebut masih sulit diberantas.

Ketua Bawaslu setempat Totok Suparyanto menjelaskan, dalam peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 tentang pelanggaran Pemilu, ada beberapa jenis pelanggaran. Antara lain pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik.

Menurutnya, politik uang adalah salah satu pelanggaran pemilu yang masuk dalam jenis pelanggaran pidana dalam Perbawaslu.

“Jika masyarakat menemukan adanya politik uang di lapangan, supaya melaporkannya. Terdapat dua syarat formil dan materiil,” paparnya.

Ia menjelaskan, syarat formil yaitu meliputi identitas pelapor, terlapor, dan batas waktu penyampaiannya. Sedangkan syarat materiilnya pelapor harus mampu menjelaskan kronologi kejadian, waktu, dan tempat peristiwa terjadi serta membawa dua saksi dan dua alat bukti.

“Memang begitu aturan Pemilu 2019 mendatang, karena yang buat aturan kan juga para politisi,” ungkapnya.

Setelah Bawaslu mendapatkan laporan tersebut dari masyarakat, Totok menambahkan bahwa materi laporan akan dibawa ke sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu.

Disinggung ketakutan masyarakat dalam melapor jika harus membawa dua saksi dan alat bukti, Totok berdalih bahwa memang demikian aturannya.

“Kecuali apabila kejadian politik uang tersebut merupakan temuan dari pihak Bawaslu atau Panwascam, maka akan langsung diinvestigasi, apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak dan dibatasi waktu selama dua hari,” terangnya.

Ia mengungkapkan, beberapa waktu terakhir sempat ada masyarakat yang mengadukan terkait pemberian uang pada pertemuan suatu partai, namun pihak Bawaslu menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah politik uang.

Menurutnya, dalam aturan pertemuan tertutup diperbolehkan memberi uang sebagai ganti transportasi namun sesuai dengan batas kewajaran daerah.

“Batas kewajaran Daerah Rembang antara Rp100 ribu sampai Rp150 ribu,” ungkapnya saat ditemui mataairadio.com, pada Rabu (20/2/2019).

Sementara itu pengamat politik Afif Hartiyadi menilai, tuntutan mendatangkan dua saksi dan dua alat bukti bagi pelapor tentu memberatkan masyarakat jika mengetahui kejadian politik uang.

“Itu pun belum tentu Pihak Bawaslu menindaklanjutinya, sehingga semangat untuk memberantas ataupun meminimalisir tindakan politik uang menjadi kurang bergairah,” tandasnya.

Ia menambahkan, selain itu juga keberanian pihak terkait pada tingkat eksekusi yang lemah, sehingga tidak ada semacam efek jera bagi para pelaku politik uang di semua tingkatan.

“Harapannya kan para Caleg yang mengandalkan uang tidak bisa membeli suara rakyat, sebab jika jadi wakil rakyat pasti cari jalan agar modalnya kembali,” pungkas mantan komisioner KPU Rembang ini.

 

 

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor: Mukhammad Fadlil

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan