Bawaslu Minta Rembang Percepat NPHD Panwas Pilkada

Selasa, 9 Juni 2015 | 18:52 WIB
Juhanah, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jawa Tengah. (Foto: mataairradio.com)

Juhanah, Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jawa Tengah. (Foto: mataairradio.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah meminta kepada Pemkab Rembang agar mempercepat proses penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bagi Panitia Pengawas atau Panwas Pilkada setempat.

Hingga Selasa (9/6/2015) ini, Pemkab memang sudah mengalokasi anggaran satu miliar rupiah untuk Panwas Pilkada. Tetapi lantaran belum ada NPHD-nya maka anggaran itu belum bisa dicairkan. Terlebih, anggaran kepengawasan tidak cukup satu miliar rupiah, tetapi Panwas mengusulkan Rp5,2 miliar.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia pada Bawaslu Jawa Tengah Juhanah mengatakan, pihaknya perlu memastikan kesiapan daerah dalam menggelar Pilkada serentak 9 Desember mendatang.

“Rembang termasuk daerah yang belum beres anggaran Panwasnya, sehingga khawatir akan mengganggu Pilkada,” katanya.

Selain berharap kepada Pemkab agar mempercepat proses NPHD Panwas Pilkada, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga meminta kepada Bupati agar segera memfasilitasi Panwas di tingkat kabupaten dan kecamatan dengan kantor sekretariat.

Sejauh ini, Panwas Pilkada masih menghuni bekas kedai bakso di depan Gereja Kristen Jawa Rembang, sedangkan Panwas di level kecamatan yang dilantik pada Selasa (9/6/2015) ini, juga belum terfasilitasi kantor sekretariat.

Juhanah menegaskan, segala kesiapan terkait anggaran dan sarana atau prasarana kepengawasan pada Pilkada Rembang, ditarget tuntas sebelum 15 Juni.

“Kami tidak berharap, target tersebut tertunda, mengingat Bawaslu Jawa Tengah juga mesti meregisterkan anggaran sampai ke Menteri Keuangan,” tandas dia.

Asisten I Sekda Rembang Subakti yang mewakili Bupati Abdul Hafidz saat pelantikan panwascam mengaku sudah menempatkan personel sekretariat pada tingkat kabupaten.

“Selanjutnya pada tingkat kecamatan akan segera dikoordinasikan dengan setiap camat,” ujarnya.

Sementara mengenai penandatanganan NPHD Panwas Pilkada, pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan Bupati agar bisa terwujud sebelum 15 Juni nanti.

“Kami berharap kepada setiap panwascam agar menjalin komunikasi yang baik dengan camat dan jajarannya,” pintanya.

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto menambahkan, gara-gara NPHD belum ditandatangani, pihaknya mesti direpotkan untuk mencari dana talangan. Ketika melantik Panwascam saja, dia mengaku berutang ke berbagai pihak, karena anggaran untuk Panwas belum bisa dicairkan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan