Bagian Tapem Terseok, Perubahan SOTK Disebut Mendesak

Saturday, 17 October 2015 | 18:31 WIB
Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas. (Foto: Pujianto)

Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Rembang Akhsanudin menyatakan terseok atau kerepotan.

Pasalnya Bagian Tapem, katanya, kini menangani beragam urusan mulai dari pemerintahan secara umum, pemerintahan desa, hingga pemberdayaan masyarakat desa.

Terkadang, menurutnya, penanganan urusan tentang desa menjadi kurang maksimal, karena sedang bersamaan dengan urusan pemerintahan secara umum dan pemberdayaan masyarakat, atau sebaliknya.

“Kondisi tersebut, membuat tugas saya berat,” katanya kepada mataairradio, Sabtu (17/10/2015) siang.

Akhsanuddin berharap agar ada perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK di lingkungan Pemkab Rembang terutama yang terkait desa.

“Namun perubahan SOTK mesti didahului dengan revisi Perda SOTK. DPRD perlu membahasnya agar revisi perda itu masuk Prolegda 2016,” harapnya.

Menurutnya, tinggal Rembang, yang urusan pemerintahannya jadi satu, antara pemerintahan secara umum dengan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desanya.

“Kabupaten lain sudah ada bagian pemerintahan desa, pemerintahan umum sendiri, dan ada bapermasdes. Kita satu-satunya di Indonesia yang masih jadi satu soal urusan pemerintahan,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas mengakui, revisi Perda SOTK, terutama menyangkut urusan desa, mendesak diperlukan.

“Regulasi terbaru dari Pusat mengakibatkan ketidaksesuaian struktur organisasi di daerah, sehingga perlu diselaraskan,” terangnya.

Menurut dia, urusan desa, mesti ditangani bagian tersendiri, misalnya bagian pemerintahan desa. Dengan demikian, bagian pemerintahan, akan lebih fokus ke pemerintahan daerah.

“Soal pemberdayaan, mestinya ada badan pemberdayaan masyarakat desa (Bapermasdes), bukan lagi BPMPKB,” tandasnya.

Ilyas mengaku telah berencana memasukkan usulan revisi Perda tentang SOTK Pemkab Rembang di program legislasi daerah (Prolegda) 2016.

“Bagian Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg), telah teralokasi anggaran untuk penataan ulang SOTK pada tahun depan,” bebernya.

Dia menambahkan, penataan ulang struktur organisasi dan tata kerja, diusulkan tidak hanya pada urusan desa dan masyarakat desa.

“Kami juga mengajukan usulan penataan ulang SOTK di Dinas Pendidikan,” ungkapnya.

Menurutnya, SOTK di Dinas Pendidikan, mestinya dibagi dalam kelompok pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sementara yang ada di saat ini, pembagian dilakukan dengan pendekatan bidang kurikulum, yakni kurikulum SD, SMP, SMA, dan SMK.

“Yang sekarang ada itu tak efektif,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan