Atribut Kampanye Capres-Cawapres Tumbuh Liar di Pantura Rembang

Senin, 30 Juni 2014 | 15:57 WIB
Atribut kampanye calon presiden dan wakil presiden bertumbuhan di kawasan Jalur Pantura Kota Rembang. (Foto:Rif)

Atribut kampanye calon presiden dan wakil presiden bertumbuhan di kawasan Jalur Pantura Kota Rembang. (Foto:Rif)

REMBANG, MataAirRadio.net – Atribut kampanye calon presiden dan wakil presiden bertumbuhan di kawasan Jalur Pantura Kota Rembang. Alat peraga ini disebut liar karena aturan Pemkab Rembang melarang pemasangan atribut kampanye di sepanjang Jalur Pantai Utara Jawa Kota ini.

Atribut kampanye yang dipasang di daerah larangan, berasal dari dua pasangan capres-cawapres yang akan bertarung di Pemilu 9 Juli nanti. Tak hanya alat peraga kampanye pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, tetapi juga pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kepala Seksi Penegak Perda pada Satpol PP Kabupaten Rembang Sudarno mengaku sudah berulang kali menegur secara lisan tim kampanye pasangan yang bersangkutan. Pihak KPU pun mengklaim sudah melayangkan surat pemberitahuan pelanggaran. Namun hingga Senin (30/6) belum ada reaksi dicopot.

Berdasarkan pantauan MataAir Radio, atribut kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpasang di sepanjang Jalur Pantura Rembang mayoritas dari pasangan Prabowo-Hatta. Seperti di sebelah timur Tugu Lilin dan depan SMK Yos Sudarso.

Sementara atribut kampanye pasangan Jokowi-JK tampak besar melintang di papan reklame jalan, di dekat Alun-Alun Rembang. Sudarno menegaskan, imbauan dan pemberitahuan via lisan agar atribut tersebut dicopot, sudah disuarakan. Namun tim kampanye berdalih, pemasangan dilakukan sukarelawan.

Meski demikian, pihaknya mengancam akan menurunkannya secara paksa, apabila setelah nanti disurati secara resmi, masih belum ada perhatian. Terlepas dari pelanggaran terhadap aturan pemasangan atribut kampanye, penurunan paksa dilakukan jika memasuki hari tenang Pilpres, mulai 6 Juli nanti.

Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang Muchlis Ridlo mengatakan, penertiban alat peraga kampanye, memang menjadi domain atau wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja. Menurutnya, Panwaslu tidak memiliki kewenangan untuk menertibkannya secara langsung karena itu amanat undang-undang.

Hanya saja, jika sampai dengan hari tenang Pilpres nanti, masih ada atribut kampanye yang terpampang, maka Panwaslu bisa saja turun tangan untuk aksi penertiban. Dia berharap agar Satpol PP lebih bertaring dalam penertiban alat peraga kampanye yang telah jelas melanggar zona larangan. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan