Arwani: Jika Hafidz Definitif, Keluarga Salim Melenggang

Kamis, 26 Februari 2015 | 16:10 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Arwani Thomafi saat menggelar reses untuk sosialisasi UU Pilkada di Kantor KPU Rembang, Rabu (26/02/2015) siang. (Foto: Pujianto)

Anggota Komisi II DPR RI Arwani Thomafi saat menggelar reses untuk sosialisasi UU Pilkada di Kantor KPU Rembang, Rabu (26/02/2015) siang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang merespon sinyal kemungkinan Umi Jazilah maju pada Pilkada mendatang.

Jazil adalah istri Bupati Non-aktif Rembang Moch Salim yang sempat dikabarkan akan maju pada pemilihan kepala daerah Desember nanti.

Komisioner KPU Rembang Maftukhin bertanya kepada Anggota Komisi II DPR RI Arwani Thomafi tentang ketentuan penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Pilkada.

“Penjelasan pasal itu tidak menyebutkan secara jelas “istri”, dari bupati petahana dilarang maju Pilkada karena dinasti politik,” katanya.

Yang disebutkan secara jelas adalah ikatan perkawinan dan keturunan adalah ayah, ibu, anak, ipar, dan menantu.

Pihak KPU perlu mendapat penjelasan gamblang, agar ketika Umi Jazilah benar-benar maju mencalonkan diri, penyelenggara tidak lagi repot untuk konsultasi.

Anggota Komisi II DPR RI yang juga mantan Anggota Panja Revisi UU Pilkada Arwani Thomafi mengatakan, istri merupakan hasil ikatan perkawinan.

“Jadi, meski tidak disebutkan jelas di penjelasan pasal tersebut, justru istri dari petahana lah yang paling dilarang maju Pilkada,” terangnya.

Yang dimaksud petahana adalah kepala daerah yang menjabat. Kepala daerah itu satu paket, bupati-wakil bupati. Sebelum melewati satu jeda, keluarga kepala daerah petahana dilarang maju Pilkada.

“Khusus kasus di Rembang, yang perlu dibahas justru status Moch Salim; termasuk petahana atau tidak,” ujarnya.

Arwani sempat bertanya kepada KPU Rembang tentang status Salim yang kini masih Bupati Non-aktif. Namun KPU tidak memberikan jawaban.

Penjelasan tentang status Salim sebagai petahana atau sudah tidak, penting ditentukan, apabila ada bagian dari keluarga yang ingin maju Pilkada.

Arwani yang dihubungi di seusai reses di KPU Rembang berpendapat, selagi Wakil Bupati atau Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz belum dilantik sebagai Bupati definitif, keluarga Salim bisa terganjal jika ingin maju Pilkada.

Keluarga Salim baru bisa mencalonkan diri pada Pilkada mendatang, apabila Abdul Hafidz dilantik sebagai Bupati definitif sebelum akhir masa jabatan 20 Juli 2015.

Menurut Arwani, posisi Salim setelah digantikan secara definitif akan memunculkan satu jeda, sehingga tidak bisa disebut sebagai petahana.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan