Arwani Ajak Nahdliyin Pelototi Penyusunan UU Miras

Sabtu, 7 Maret 2015 | 16:36 WIB
arwani

Arwani Thomafi, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ketika sosialisasi di Aula M3R (Madrasah Mualimin Mualimat Rembang), Jumat (6/3/2015) siang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Arwani Thomafi mengajak warga Nahdliyin untuk ikut memelototi proses penyusunan undang-undang.

Salah satu yang sudah masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun ini adalah RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Arwani mengungkapkan itu di acara sosialisasi anggota MPR dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama (NU) Rembang dan Lasem di Aula M3R (Madrasah Mualimin Mualimat Rembang), Jumat (6/3/2015) kemarin.

Menurutnya, warga Nahdliyin mestinya bisa berpartisipasi lebih awal.

“Dengan tahu dan berpartisipasi lebih awal, warga NU akan bisa memberikan masukan demi kualitas undang-undang yang bisa menjawab permasalahan di masyarakat terkait dampak negatif miras,” katanya kepada mataairradio seusai acara.

Tahun ini DPR bersama Pemerintah bersepakat menyusun, membahas, dan menyelesaikan 37 RUU di prolegnas prioritas.

Selain RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, ada sejumlah RUU yang juga menjadi perhatian Arwani selaku anggota DPR.

RUU itu di antaranya tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Kedaulatan Pangan, Pertahanan Nasional, serta RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Secara khusus, Arwani yang kelahiran Lasem-Rembang menyebut ada respon positif dari warga NU soal pelibatan mereka pada penyusunan RUU Miras sejak awal.

“Sebagai komitmen, rancangan undang-undang akan kami kirim segera,” terangnya.

Dia pun berjanji untuk menyampaikan perkembangan pembahasan RUU dari tahapan ke tahapan kepada warga NU di Kabupaten Rembang.

“Ormas Islam seperti NU penting diundang dalam rapat dengar pendapat umum di pansus. Kami pun akan menjadwalkan kembali “public hearing” di Rembang dan mungkin di cabang NU lainnya,” imbuhnya.

Wakil Ketua PCNU Rembang Bisri Adib Chattani sempat menyinggung soal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Larangan Penjualan Miras di Minimarket.

“Regulasi tersebut masih belum maksimal penerapannya, sehingga Pemkab mesti serius melakukan penegakan aturan ini,” ujarnya.

Terkait itu, Arwani kembali menyatakan akan memanggil pemilik minimarket yang tak taat aturan. Apalagi selain darurat narkoba, dia juga menyebut negara ini telah berada di ambang darurat miras.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan