APBD Rembang 2018 Defisit Rp92 miliar

Senin, 20 November 2017 | 18:42 WIB

Bupati Rembang Abdul Hafidz pada saat menyampaikan pengantar nota keuangan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2018, di Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang pada, Senin (20/11/2017) siang. (Foto : Mukhammad Fadlil)

REMBANG, mataairradio.com – Struktur Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang tahun 2018 mengalami defisit sebesar Rp92 miliar.

Pada RAPBD 2018, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,86 triliun, sedangkan pendapatan daerah dicanangkan Rp1,77 triliun.

Untuk menutup defisit sebesar tersebut, pihak Pemerintah Kabupaten Rembang akan menutupnya dengan pembiayaan daerah sehingga APBD 2018 akan menjadi seimbang atau balance.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikannya ketika menyampaikan pengantar nota keuangan Raperda tentang APBD tahun 2018, di Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, Senin (20/11/2017) siang.

“Pembangunan pada tahun 2018 nantinya akan lebih ditekankan pada kemudahan investasi dan optimalisasi potensi daerah. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pasar tradisional dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Optimalisasi peran koperasi serta pengembangan sentra ekonomi kreatif.

Pengembangan dan peningkatan promosi sektor pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Rembang maupun pemberdayaan masyarakat untuk meningkatan pendapatan bagi keluarga miskin,” ujarnya.

Pembangunan di tahun 2018, Hafidz menyatakan mengambil tema penguatan pembangunan potensi ekonomi unggulan, pariwisata, dan ekonomi kreatif menuju kemandirian daerah.

Ia menyebutkan, beberapa macam kegiatan yang akan dilakukan dengan APBD tahun 2018 antara lain rehabilitasi gedung sekolah dasar (SD) dan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan rehabilitasi untuk pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Selain itu, juga pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan air bersih, serta perbaikan sanitasi untuk masyarakat miskin.

“Ada pula penataan lingkungan permukiman, pembangunan ataupun rehabilitasi jalan usaha tani, sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, pembangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI), dan pembangunan pasar tradisional, serta pengembangan destinasi pariwisata,” tandasnya.

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan