Anggota PPS Mantan Caleg, Panwas Semprit KPU

Tuesday, 14 July 2015 | 16:34 WIB
Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto menunjukkan kertas bertuliskan identitas anggota PPS Sendangwaru yang merupakan Mantan Caleg PKS 2014. (Foto: Pujianto)

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto menunjukkan kertas bertuliskan identitas anggota PPS Sendangwaru yang merupakan Mantan Caleg PKS 2014. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Anggota PPS untuk Pilkada Rembang 2015 di Desa Sendangwaru Kecamatan Kragan dilaporkan merupakan mantan Caleg PKS dengan nomor urut 3 dari Dapil Rembang III atau Sluke-Kragan pada Pemilu Legislatif 2014. Namanya Damayanti.

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto menerima kepastian itu setelah pihak Panwascam Kragan mengonfirmasi yang bersangkutan dan diakui. Menurutnya, hal itu bukan merupakan temuan dari PPL, melainkan laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti dan terkonfirmasi, Selasa (14/7/2015) pagi.

“Sempat kami kira ada nama yang sama, tetapi setelah dikrocek langsung kepada yang bersangkutan, diakui kalau mantan caleg PKS 2014,” katanya.

Atas laporan yang terkonfirmasi tersebut, Panwas Pilkada menerbitkan rekomendasi kepada KPU Rembang. Intinya agar anggota PPS itu diganti. Selain itu, KPU diminta untuk mengecek ulang PPK dan PPS-nya, apakah benar memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Menurut Totok, Pilkada akan rawan gugatan, ketika peserta tidak terima dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara dengan dalih penyelenggaranya tidak sah karena orang di dalamnya tidak sah.

“Jika sudah seperti itu, bukan keuangan saja yang nanti jadi problem, melainkan juga keamanan yang terganggu,” tegasnya.

Pihak Panwas menambahkan, laporan masyarakat yang berujung pada terbitnya rekomendasi atau semprit kepada KPU, bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan.

“Tidak (mencari-cari kesalahan). Kami justru menjalankan amanat Komisioner KPU Jawa Tengah, Pak Hakim Junaedi, yang meminta Panwas agar segera merespon temuan atau laporan ke KPU,” katanya.

Terutama yang menyangkut keabsahan perangkat penyelenggara Pilkada di jajaran PPK dan PPS. Jika memang tidak memenuhi syarat, KPU harus segera menggantinya. Bila tak direspon, Panwas Pilkada juga yang repot, karena dikira tidak bekerja. Dalam hal anggota PPS mantan caleg, KPU belum klarifikasi.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan