Aktivis Masyarakat Masalembu Kecam Penyanderaan Awak Kapal

Sabtu, 8 November 2014 | 16:30 WIB

 

Kwitansi pendendaan sebesar Rp750 juta yang diberikan oleh pemilik kapal rembang untuk pembebasan 15 kapal dan 370 awak kapal. (Foto:mataairradio.com)

Kwitansi pendendaan sebesar Rp750 juta yang diberikan oleh pemilik kapal rembang untuk pembebasan 15 kapal dan 370 awak kapal. (Foto:mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Sejumlah aktivis masyarakat di Pulau Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur mengecam aksi penangkapan dan penyanderaan kapal berikut awaknya sehingga berujung denda sebagai tebusan. Apalagi disertai cara-cara intimidatif.

Yang terbaru, penangkapan terjadi terhadap 15 kapal asal Kecamatan Sarang dan Kragan Kabupaten Rembang dengan disertai penyanderaan sekitar 370 awaknya. Drama penyanderaan ini sendiri berakhir setelah pihak pemilik kapal membayar tebusan sebesar Rp750 juta pada Jumat (7/11/2014) siang.

“Penangkapan dan penyanderaan bukanlah cara yang bisa dibenarkan. Saya warga Masalembu, namun tidak lantas membenarkan aksi tersebut. Ini sudah bentuk kriminal dan tak boleh lagi terjadi di masa depan,” kata Koordinator Advokasi LSM Humanika Priyadi kepada mataairradio.com, Sabtu (8/11/2014) pagi.

Menurutnya, masyarakat di Pulau Masalembu memang menghendaki tidak terganggunya areal laut pada radius 30 mil, untuk dimasuki kapal-kapal dari luar daerah. Namun demikian, tidak lantas berarti dibenarkan cara-cara penyanderaan semacam itu.

“Dalam hal ini, kami mendorong agar polisi dan penegak hukum lainnya agar turun tangan menangani persoalan ini, agar kasus serupa tidak terulang. Jika kapal luar daerah berperilaku merusak dan melawan hukum, kita maunya diproses hukum sebagai efek jera,” tandasnya.

M Akib, aktivis dari LSM Akasia Masalembu pun mengatakan, ada cara yang lebih baik dalam hal melarang kapal-kapal luar daerah untuk masuk areal laut yang diingini agar tak diganggu.

“Semestinya satu kapal saja yang ditangkap. Lalu ditepikan secara baik-baik. Nahkoda dari kapal yang ditangkap ini agar diminta menyalakan radionya dan kelompok nelayan di sini menyerukan agar kapal lain segera keluar,” katanya yang menyebut telah terjadi penangkapan dengan intimidasi senjata tajam.

Dia pun mempertanyakan kenapa sampai harus menepikan 15 kapal dan meminta pemiliknya membayar uang tebusan. Dia menegaskan, pihaknya memang menginginkan adanya revisi terhadap Permen Kelautan dan Perikanan soal jalur penangkapan ikan 12 mil untuk kapal 30 GT.

“Kami akan mengadu kepada Kapolda Jatim mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi di Masalembu, terutama terhadap nelayan Rembang yang telah menjadi korban penyanderaan dan dimintai uang tebusan. Apalagi 15 kapal itu, tidak semua merusak rumpon atau rumah ikan,” tandasnya.

Pihaknya berharap ada teguran dari pihak yang berwajib, agar kelompok nelayan yang terlibat tidak berubah menjadi semena-semena nantinya dan merasa dibiarkan aparat.

Sementara itu, 15 kapal berikut sekitar 370 awaknya telah mendarat di Perairan Sarang dan Kragan pada selepas zuhur, Sabtu (8/11/2014). Mereka tiba dalam kondisi selamat dan baik-baik saja, meski perbekalan mereka telah habis.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Pulau Masalembu Darul Hasyim Fath meminta nelayan dari Rembang atau dari wilayah lainnya dari Pantai Utara Jawa, agar memiliki dan mengedepankan timbang rasa atau “tepo seliro”.

“Ini bukan soal nelayan lain tidak boleh datang ke Masalembu. Namun, apakah betul, rumah ikan yang dibuat nelayan Masalembu, dirusak tanpa permisi oleh nelayan Rembang. Rumah ikan itu ‘sawah’ mereka,” katanya kepada mataairradio.com, Jumat (7/11/2014) petang.

Menurutnya, rumah ikan atau rumpon dibuat oleh nelayan Masalembu dengan biaya. Dia menyebut, banyak rumpon yang usianya 20-25 tahun dan menjadi tempat favorit bagi ikan dan biota laut lainnya untuk beranak pinak.

Pihaknya pun membela kelompok nelayan, berita soal pendendaan sebesar Rp750 juta, tidak semata-mata dijadikan penghasilan oleh kelompok nelayan Masalembu. Jika pun ada, dia yakin itu dibagi-bagi kepada nelayan yang rumah ikannya terindikasi rusak.

“Karena itu, jika ingin membangun hubungan kemaritiman dengan Masalembu, silakan datang lagi, cek bersama pihak Polisi Perairan, berapa rumpon yang rusak akibat aktivitas nelayan dengan alat tangkap modern,” katanya.

Disinggung mengenai aturan yang memperbolehkan jalur penangkapan ikan pada radius di atas 12 mil, sementara nelayan Masalembu menghendaki hingga 30 mil, Hasyim mengklaim, rumpon atau rumah ikan dipasang hingga radius 15-20 mil.

“Ini kita bersama para legislator juga sedang memperjuangkan aspirasi revisi mengenai ketentuan penggunaan alat tangkap modern pada pulau-pulau yang seperti Masalembu. Namun sembari menanti hasil perjuangan ini, semestinya nelayan dari daerah lain menghargai ‘sawah’ nelayan di sini,” tegasnya.

 

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan