DPRD Agendakan Rapat Besar Bahas Penertiban Kafe Karaoke

Kamis, 3 Maret 2016 | 18:02 WIB
Dua dari 22 pelayan warung kopi yang diamankan aparat Satpol PP Rembang, Jumat (3/7/2015). (Foto: mataairradio.com)

Dua dari 22 pelayan warung kopi yang diamankan aparat Satpol PP Rembang, Jumat (3/7/2015). (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – DPRD Kabupaten Rembang mengagendakan rapat besar lintas komisi dan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk membahas penertiban kafe karaoke serta warung kopi yang menyediakan fasilitas room dan karaoke di kabupaten ini.

Ketua Komisi A DPRD Rembang Ilyas, Kamis (3/3/2016) siang mengungkapkan, rapat itu dijadwalkan digelar pada Selasa 8 Maret mendatang. Pihak DPRD akan mengundang SKPD terkait antara lain Satpol PP, KPPT, DPPKAD, Dinbudparpora, Dinas Perhubungan, dan Badan Lingkungan Hidup.

Menurutnya, rapat tersebut sekaligus menyikapi operasional kafe karaoke dan warung kopi yang menyediakan fasilitas serupa, yang akhir-akhir ini memunculkan persoalan. Seperti dampak negatif yang sempat mencuat, yaitu soal peredaran foto dan video museum di room warkop berkaraoke.

“Kita perlu menyikapi persoalan sarana hiburan malam setelah melihat ada beberapa persoalan yang mencuat akhir-akhir ini, terutama soal dampak negatif yang meresahkan masyarakat seperti beredarnya foto dan video syur (pemandu karaoke). Ini perlu diperhatikan pemerintah,” terangnya.

Ilyas juga mengatakan, rapat nanti itu pun berpijak pada fakta pemanfaatan bangunan bekas kantor dinas perhubungan di bilangan Jalan Kartini Rembang sebagai kafe karaoke. Dalam hal ini, SKPD seperti KPPT, DPPKAD, Dinbudparpora, Dishub, dan BLH, perlu didudukkan.

KPPT perlu dimintai keterangannya secara lebih jelas menyangkut perizinan. Meskipun, berbagai media sudah pernah melansir keterangan Kepala KPPT Rembang Sri Sugiyarti bahwa izin usaha di bangunan bekas kantor dishub itu, hanya restoran atau rumah makan berfasilitas karaoke terbuka.

Demikian juga dengan DPPKAD yang mengelola aset bekas kantor dishub itu, juga perlu dimintai keterangannya seputar ketentuan sewa-menyewa bangunan tersebut. Menurut Ilyas, rapat besar nanti akan berkembang lantaran beberapa legislator usul revisi perda usaha jasa kepariwisataan.

“Sebenarnya itu ada beberapa kaitan, terutama kita pijakannya dari pemanfaatan bekas kantor dishub (untuk kafe karaoke). Saya kira pertemuan nanti akan berkembang karena teman-teman (legislator) ada yang usul untuk merevisi perda tentang usaha jasa kepariwisataan,” ungkapnya.

Kepala Seksi Penegak Perda pada Satpol PP Rembang Sudarno membenarkan adanya surat undangan rapat dari DPRD. Intinya, sebagai SKPD yang berada di bawah koordinasi Komisi A, pihaknya akan dimintai keterangan seputar perkembangan terkini hasil penertiban usaha jasa kepariwisataan.

Soal apakah nanti akan ada pembahasan penertiban kafe karaoke serta warung kopi yang kini ikut menyediakan fasilitas room dan karaoke secara lebih tegas, ia mengaku belum tahu secara pasti. Jika pun ada perintah dan kesepakatan penertiban, pihaknya menyatakan siap menjalankan tugas.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan